TERNATE, Tbn – DPRD Kota Ternate lewat Komisi III soroti tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari indicator zonasi. Pasalnya, banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pendaftaran lewat jalur zonasi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif mengatakan, banyak terjadi permasalahan dari jalur zonasi lantaran dianggap tidak berdasarkan pada transparansi dan keadilan.
“Dari jalur prestasi, afirmasi dan zonasi, yang banyak terjadi problem ini di jalur zonasi, padahal bisa lebih optimal di lapangan,” ucap politisi tiga periode ini, Kamis (4/7/2024).
Nella sapaan akrabnya, tidak menampik terkait kendala pada system provider pihak ketiga yang dikerjasamakan dengan Pemkot Ternate. “Sistemnya ini tidak secara akurat dan mendapat banyak keluhan dari masyarakat dan ini memang sudah terjadi di tahun sebelumnya,” tuturnya.
Meski begitu, politisi NasDem ini mengaku apresiasi upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Ternate dengan mengevaluasi dan upgrade. “Ini memang sudah terjadi dari tahun lalu, tapi kami melihat persiapan Pemkot sejauh ini cukup optimal dengan melakukan evaluasi dan mereka juga telah berupaya terhadap apa yang men jadi masukan komisi III,” katanya.
Komisi III, lanjut Nella akan terus melakukan pemantauan. Dia berharap terus ada perbaikan sehingga sistemnya bisa berjalan akurat, transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Nella berharap tidak ada lagi persepsi masyarakat soal sekolah unggulan. Diakuinya masyarakat cenderung melabeli sekolah-sekolah tertentu sebagai sekolah unggulan sehingga semua anak berbondong-bondong ingin masuk kesitu.
“Kami ingin orang tua dan sekolah harus bekerjasama bahwa sekolah ini yang terpenting adalah anak-anak mendapatkan pendidikan dengan baik dengan sekolah yang punya track record yang baik,” harap legislator dapil Ternate Tengah itu.
Nella menyayangkan bila keinginan anak untuk masuk sekolah karena ikut-ikutan dengan temannya. Oleh nya itu, doktor komunikasi ini mene kankan peran orang tua bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidi kan untuk mengedukasi sejak dini.
“Sejak awal harus dikenalkan bahwa sekolah itu merata dan sama pada aspek kurikulum Merdeka. Sementara Disdik juga harus memacu di semua sekolah terutama sekolah yang jumlah siswa masih sedikit sekolah yang belum menjadi incaran masyarakat ini untuk diupgrade, diberikan penguatan baik guru dan fasilitas nya sehingga dengan sendirinya persepsi masyarakat soal sekolah unggulan dan sekolah-sekolah tertentu akan berangsur membaik,” tandasnya. (wis)
