TERNATE,Tbn- Badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat dengan agenda pembahasan LPP APBD 2023. Banggar DPRD Kota Ternate menguliti belanja maupun pendapatan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kota Ternate tersebut.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy menyampaikan, rapat banggar itu hanya memastikan realisasi dari sejumlah alokasi anggaran yang ada di tahun 2023. Banggar akan melihat selisih dari sisi belanja.
“Realisasi kegiatan, alokasi misal nya Rp 10 miliar kemudian realisasi hanya Rp 5 miliar. Itu jadi pertanya an pertanyaan yang dapat dijelaskan kepala OPD kenapa realisasi nya hanya bisa Rp 5 miliar,” katanya, Senin (22/7/2024).
Itu artinya, menutur dia, kalau tong mau ikuti dan melihat dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), LHP itu biking apa mau mengo mentari kadang-kadang tidak tepat perencanaan yang dilakukan oleh Kepala OPD, rekomendasi dan sete rusnya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan kunci.
“Bidang pendapatan, tong lihat target yang ditetapkan capaiannya, tidak sesuai kemudian ada alokasi yang mesti belum ada peruntukan untuk aktivitas ekonomi dipaksa kan,” sambungnya menjelaskan.
Hasil dari pengambilan potensi itu tidak masuk sebagai potensi pendapatan di kas daerah. “BPK biasanya memberikan peringatan ke OPD tersebut. Itulah yang kita minta klarifikasi dan penjelasan dari sejumlah OPD,” lanjutnya.
Baik OPD pengelola pendapatan maupun realisasi belanja dan rekomendasi-rekomendasi penting BPK yang tertuang dalam LHP BPK akan menjadi pertanyaan teman- teman di badan anggaran.
“Dokumen LPP itu akan menjadi acu an untuk pelaksanaan berikutnya. Lebih mengarah ke hati-hatian dalam menetapkan, merumuskan kegiatan dan menetapkan anggaran di tahun-tahun berikut bagi pemerin tah daerah,” bebernya. (wis)
