TERNATE,Tbn- Komisi III DPRD Kota Ternate menemukan tata dan pemeliharaan kota. Temuan tersebut Kota Ternate ini kalau mau dilihat dari konteks pembangunan dari periode ini cenderung masih terus berupaya untuk berjalan.
“Tapi kita berharap Ternate ini dibuat cantik. Misal media jalan kita sesuai temuan sudah sangat lama tidak ada peremajaan, jarang dicat kembali,” ungkap Anggota Komisi III DPRDTernate, Nurlaela Syarif, Rabu (14/8/2024).
Kota ini, tegasnya harus dipercantik, vas-vas bunga yang dibangun dari zaman (alm) Syamsir Andili, sampai dengan (alm) Burhan Abdurahman itu juga tidak ada lagi peremajaan di titik jalan protokol.
Begitu pula kondisi peremajaan tanaman dan pepohonan ini juga sebenarnya. “Kota ini mau didorong sebagai kota jasa dan perdagangan otomatis saya menganalogikan Ternate ini seperti perempuan dia harus bersolek, sehingga kota ini terlihat cantik dan indah. Coba lihat di pusat kota, terlihat seperti kota tua yang jarang dari sentuhan untuk diurusi,” tuturnya.
Nella juga menyoroti penataan kawasan kumuh. Sebab kondisi wilayah kumuh di Kota Ternate ini sekitar 221 hektar yang tersebar di 78 kelurahan, baik di pulau Ternate maupun tiga pulau terluar.
Biasanya pembangunan rumah tinggal layak huni itu tidak diikuti dengan sarana dan prasarana umum seperti jalan, drainase, penerangan jalan. Ini seharusnya dia terintegrasi dengan dinas lain seperti PUPR, DLH dan Dishub.
“Jadi satu kawasan hunian itu paling tidak contoh di Kasturiang yang melalui DAK dari pemerintah pusat sekitar 70 unit rumah layak huni sederhana, alokasi anggaran itu karena tidak diikuti dengan sarana prasarana pendukung seperti PDAM (air bersih), sanitasi sudah alokasi anggarannya, tetapi project air tidak berjalan di tahun 2024 ini,” sambungnya menjelaskan.
Sehingga menyebabkan DAK 2025 hilang, ini sangat disayangkan dengan keterbatasan fiskal APBD, dan PAD yang sangat minimkan kita berharap alokasi anggaran dari pusat melalui DAK fisik, padahal peluang untuk DAK fisik ini besar.
“Namun karena miss integrasi dan tidak adanya konektivitas antara leading-leading sector yang menja di strategis menyebabkan DAK fisik kita tidak didapat. Sehingga kita dengan Dina s PUPR melakukan harmonisasi apa alasan sehingga pembangunan air minum tidak berjalan dan kita kehilangan DAK di tahun 2025,” pungkasnya. (wis)
