TERNATE,Tbn- Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate hingga awal Agustus 2024 masih dibawah 50 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Ternate tahun 2024 yang disikapi oleh DPRD Kota Ternate.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mengatakan, target kita itu bertumpu pada pemanfaatan barang milik daerah, yaitu ada sport hall, gamalama plaza dan barang milik daerah lainnya.
“Kalau itu tidak pernah direalisasikan, maka lain-lain pendapatan daerah yang sah yang Rp 40 miliar sekian itu tidak akan mungkin tercapai. Itu penyumbang terbesar tidak terealisasinya PAD,” katanya, Rabu (14/8/2024).
Sampai triwulan III (Agustus), menurut Mubin, ternyata pajak daerah baru di atas 50 persen, kemudian retribusi daerah masih dibawah 50 persen. Kemudian hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, apalagi lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Lain -lain pendapatan daerah yang sah ini, sambung dia, item item banyak termasuk di dalamnya pemanfaatan barang milik daerah. Jadi secara keseluruhan belum mencapai 50 persen. Padahal sekarang sudah masuk bulan Agustus (triwulan III).
Ini berarti bahwa, politisi PPP itu menilai gerak laju upaya pemerintah dalam rangka untuk memanfaat kan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) hingga saat ini belum maksimal.
“Dan memang tidak maksimal karena pemerintah tidak serius. Jangan kita berfikir dan mengharapkan dana transfer, tapi kita juga harus bagaimana memanfaatkan potensi sumber pendapatan daerah yang ada di Kota Ternate,” katanya.
Pemanfaatan potensi sumber pendapatan daerah yang ada itu, lanjutnya, untuk bagaimana mendorong agar peningkatan PAD itu semakin besar sehingga apa yang menjadi kebutuhan pembangunan bisa direalisasikan.
“Karena kebutuhan kita cukup banyak, tapi pemerintah tidak serius menggarap pendapatan asli daerah. Coba bayangkan misalnya kita target PAD Rp 154 miliar, lagi-lagi akhir tahun kita cuma capai kalau bukan Rp 90 miliar atau Rp. 103 miliar,” ujarnya.
Berarti ada sekitar Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar yang tidak terealisasi. Itu berarti mengganggu pendapatan dan belanja yang cukup besar. “Jadi saya anggap tidak serius pemerintah selama ini menggarap, upaya upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber pendapatan asli daerah itu belum maksimal,” sebutnya. (wis)
