Pelayanan Publik Menjadi Prioritas, Farijal: Retribusi akan Maksimalkan

Kota Ternate70 Dilihat

TERNATE,Tbn- Anggota DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu (PPP) kembali menahkodai Komisi I DPRD Kota Ternate. Politisi PPP ini masih dipercayakan menjadi untuk menjadi Ketua Komisi bidang hukum dan pemerintahan ini.

“Pelayanan publik dibawah mitra kerja Insya Allah menjadi prioritas kita. Pelaksanaan pelayanan publik kedepan agar bisa lebih baik karena masih banyak yang kurang,” jelas nya, di komplek gedung parlemen Ternate, Selasa (12/11/2024).

Saat diminta pandangan soal ada wacana dialihkan Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial ke mitra Komisi II, memang ada wacana yang berkembang ketika dilakukan pembahasan Tatib DPRD Kota Ternate beberapa waktu lalu.

“Itu hanya sebatas wacana, belum diimplementasikan. Sudah dikembalikan jadi kami tetap bermitra dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial. Dua dinas ini tetap berada di Komisi I,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD, Farijal S. Teng mengatakan, pihaknya tetap bermitra dengan pemerintah yang baik, memberikan pertimbangan yang baik dan memang ada catatan yang akan dimaksimalkan di periode ini.

“Apa yang sudah baik tetap dipertahankan. Yang kurang akan kita tambahkan agar lebih baik. Target kita salah satu PAD dalam hal ini retribusi akan kita maksimalkan. Pemberdayaan UMKM dan pening katan jadi fokus komisi II,” ucapnya.

Farijal bilang, Komisi II menyampai kan Pemerintah agar segera meng ajukan RAPBD 2025 kepada DPRD untuk dibahas. “Komposisi saat ini bagus dengan rekan rekan baru punya latar belakang ekonomi sehingga bisa mendorong kerja kerja di Komisi II,” nilainya.

Begitu pula Ketua Komisi III DPRD terpilih, M. Syaiful membeberkan komposisi pimpinan komisi. Dirinya ketua, wakil ketua Najib dan sekre taris Bilhan.”Target kita melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh komisi III sebelumnya,” ujar dia.

Syaiful bilang komisi yang dipimpinnya tetap kawal dan bekerja sesuai aturan serta melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dia berjanji intens melakukan pengawasan sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan.

“Kami semua punya tanggung jawa b untuk menjalankan tugas tersebut. Selanjutnya kami akan rapat untuk bahas program kerja dan rencana kerja setelah itu disusun lalu mengundang OPD-OPD mitra terkait untuk rapat,” ucapnya. (wis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *