TERNATE,Tbn- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) melakukan aksi demo di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 Persen, Senin (6/1/2025).
Menurut BEM Unkhair Ternate, pengesahan Undang Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengawali naiknya PPN sebesar 12 persen hingga mengakibatkan kegelisahan bagi rakyat Indonesia.
Sebab, kenaikan PPN 12 persen berdampak pada aspek kesehatan, pendidikan, perikanan, dan pertanian yang mengakibatkan inflasi pada semua sektor. Dalam hal ini biaya produksi meningkat dari tarif pajak yang dipotong. Selain itu kenaikan harga barang dan jasa merupakan alasan men dasar gerakan hari ini dilakukan.
Dalam segi usaha, kata BEM, kenaikan PPN 12 persen berpotensi menurunnya daya beli masyarakat, terutama di kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini dapat mengurangi konsumsi domestik. Menekan kan bahwa kenaikan PPN dapat memperlambat pemulihan ekonomi.
Sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun karena tekanan harga barang, dan UKM pun menghadapi kesulitan karena harus menyesuaikan margin keuntungan. Kebijakan ini, mampu membuat produksi makanan dan minuman mengalami kenaikan harga sekitar 3-5 persen tergantung struktur biaya produksi.
Dalam pendidikan, sebut BEM Unkhair, meskipun jasa pendidikan seperti biaya sekolah, kuliah, atau pelatihan formal dikecualikan dari PPN, banyak aspek pendukung pendidikan tetap terkena pengaruh kebijakan ini. Mulai dari alat peraga pendidikan, perangkat laboratorium hingga kebutuhan administratif.
Yakni buku pelajaran, alat tulis, seragam sekolah dan perangkat teknologi seperti leptop atat tablet, yang semakin dibutuhkan dalam era pembelajaran digital, akan mengalami kenaikan harga seiring dengan meningkatnya tarif pajak.
Kenaikan harga-harga ini.dapat memperbesar kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat mampu dan kurang mampu.
Aksi demo BEM Unkhair dikawal aparat Kepolisian tersebut diterima pimpinan DPRD Kota Ternate, yakni Amin Subuh dan Jamian Kolengsusu serta anggota DPRD Tasman Balak. Pimpinan DPRD memberikan penjelasan atas permintaan masa aksi dan terjadi dialog.
Menanggapi tuntutan mahasiswa tolak PPN 12 Persen, Wakil Ketua DPRD, Jamian Kolengsusu mengatakan, pemerintah menaikan sesuatu pasti tidak ingin menyusahkan rakyat apalagi dengan presiden saat ini.
“Kalau PPN 11 persen ini sudah dari pemerintah sebelumnya, juga sudah 11 persen. Jadi dengan adanya kenaikan 1 persen ini ada protes. Tapi saya yakin ada kajian khusus soal dampaknya terhadap perekonomian atau tidak,” katanya.
Jamian bilang, bisa saja kajian mereka itu hanya berdasarkan naskah akademik sehingga dianggap tidak menguntungkan. Kenaikan ini juga dikenakan hanya barang mewah, sehingga ini lebih khusus kepada masyarakat kalangan atas.
Menurut mereka itu imbasnya tetap ke masyarakat. Yang jelas sikap pemerintah saat ini, menurutnya, lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan konglomerat.
“Tuntutan mereka juga kadang- kadang hanya sebatas kajian. Tapi kami akui ini bagus karena kita butuh kritik sehingga ada balance,” tandasnya.
