TERNATE – Berkat kolaborasi dan kerja sama yang baik antar Pemprov Maluku Utara, Pemda Kabupaten/Kota dan dukungan proaktif dari seluruh jajaran Kantor BPJS Kesehatan, maka Malut bisa mencapai status Universal Health Coverage (UHC) prioritas dengan keaktifan di atas 80 persen. Hal itu disampaikan Gubernur Malut, Sherly Laos, pada acara launching UHC prioritas Malut, di gamalama ballroom Bella Hotel Ternate, Selasa (17/6).
Gubenur mengatakan, dengan semangat kolaborasi, semangat melayani dengan satu tujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Malut, akhirnya bisa mencapai status UHC prioritas dengan keaktifan di atas 80%. Ini tentu tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi dan sinergitas antara sesama pemerintah daerah serta proaktif dari BPJS Kesehatan baik dari level Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Gubernur mengungkapkan, tidak sekadar berhenti pada acara ceremonial ini, namun bagaimana cara agar masyarakat dapat memiliki BPJS Kesehatan dengan cara yang cepat (online).
“Pemerintah harus hadir dalam menjemput bola, harus ada di tempat pelayanan kesehatan. Buat apa punya status UHC prioritas kemudian aktivasinya masih berhari-hari dan ribet. Tujuan dari memiliki status UHC prioritas adalah ketika sakit, ketika harus operasi atau ketika harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang urgent di faskes manapun bisa secara offline atau online. Pelayanannya harus cepat, mudah, nyaman bagi masyarakat Malut,” jelasnya.
Gubernur berjanji, di bulan Juli mendatang, pihaknya akan persiapkan untuk mengubah sistem manajemen informasi di Rumah Sakit di level provinsi dengan pelayanan yang lebih maksimal, mulai dari pemesanan obat, laporan dokter semuanya bisa terintegrasi digitalisasi sehingga pelayanan diharapkan lebih maksimal, manajemen dan cash flow-nya lebih baik.
Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah dan stakeholders untuk meningkatkan lagi pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sesuai pesan dari pak Presiden Prabowo. Untuk mempercepat cakupan pemeriksaan kesehatan gratis, karena Maluku Utara masih termasuk dalam salah satu daerah yang masih tergolong rendah PKG.
“Para Bupati dan Walikota tolong dicari tahu di lapangan apa yang menjadi kendala, sehingga PKG di Malut masih rendah. Apa kendalanya, dan apa masalahnya. Semoga bisa ditingkatkan lagi,” pintanya.
Gubernur menegaskan, hari ini juga kita akan lakukan tanda tangan kerjasama dengan Kimia Farma, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam hal ini pengadaan obat lebih baik. Jadi intinya adalah pelayanan kesehatan menjadi hak, bukan beban dan UHC bukan soal siapa yang terdaftar, tapi siapa yang benar-benar mendapatkan manfaatnya dan terlindungi karena kesehatan adalah hak setiap orang bukan beban.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Ir. David Bangun, dalam sambutan menyampaikan bahwa, pada bulan Juni ini provinsi Malut sudah mencapai suatu angka yang sangat penting, cakupan kepuasan sudah melebihi 98% dan tingkat keaktifan melebihi 80%.
“Ini adalah suatu pencapaian yang istimewa. Provinsi Malut merupakan provinsi ke-15 yang melakukan kerjasama yang tertuang bersama BPJS Kesehatan untuk mendukung UHC prioritas,” katanya.
Dirinya mengungkapkan bahwa, dengan keaktifan mencapai 80 % maka, Malut telah melampaui angka rata-rata nasional yang saat ini masih mencapai 77 %. Tentunya angka dengan terobosan yang sangat baik bagi provinsi Malut, dengan harapan bahwa JKN terus dapat membantu golongan masyarakat kelas bawah saat kondisi sedang sakit.
“Kami berharap agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan BPJS Kesehatan ini dengan baik,” ungkapnya.
Dilanjutkan dengan penandatanganan bersama Rencana kerja PB. PU pemerintah daerah/program UHC prioritas BPJS Kesehatan Kedeputian wilayah X dengan pemrov Malut, serta penandatanganan perjanjian kerja sama PT. Kimia Farma Apotek/DENPOM 15/1 Ternate dengan RSUD Chasan Boesorie Ternate, dan launching UHC prioritas yang ditandai dengan penyerahan kartu simbolis Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS) Kepada Perwakilan peserta Kabupaten/Kota. (***)
