TERNATE – Wali Kota Ternate, H.M. Tauhid Soleman menyampai kan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate tahun 2024, pada Selasa, 17 Juni 2025.
“LPP APBD tahun 2024 pada esensi nya, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah ke pada DPRD dan masyarakat, sekali gus merupakan wahana evaluasi, penilaian dan perbaikan kinerja pemerintahan pada satu tahun anggaran,” katanya.
Tauhid mengatakan, laporan pertanggungjawaban ini juga dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terimplementasi melalui program dan kegiatan OPD selama kurun waktu satu tahun, dan telah melewati tahapan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
“Untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk dapat melihat secara obyektif, sejumlah indikator keberhasilan yang terkoreksi dengan hasil dari audit BPK, yang meng informasikan indikator program RPJMD dan telah tertuang ke dalam Restra masing-masing OPD, sebagai wujud implementasi capaian kinerja pembangunan masing-masing OPD di semua aspek,” tutur dia.
Wali kota sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban ini, yang meli puti Aspek Perekonomian, Aspek Keuangan dan Realisasi Program/kegiatan. “Aspek Perekonomian meliputi Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan Inflasi,” tambahnya.
Aspek Keuangan dan Realisasi Program/kegiatan, Tauhid melihat kinerja pengelolaan keuangan dae rah dari tahun ke tahun menunjukannperkembangan daerah yang naik. Hal ini dapat dibuktikan dengan di pertahankan opini BPK WTP 11 kali berturut-turut.
Dalam menjaga kelangsungan pem bangunan daerah, menurut Wali Kota, faktor yang penting adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai.
“Pada sektor perpajakan, apalagi upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah diarahkan terhadap obyek retribusi yang memiliki poten si untuk dikembangkan antara lain retribusi pasar, retribusi persampahan serta retribusi mendirikan bangunan,” sambung dia.
Selanjutnya aspek belanja dan berkaitan dengan pembiayaan yakni berupa transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Perkembangan anggaran pembiayaan tahun 2024 meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. (***)
