TERNATE – Diakhir Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMP) provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029.
Kepala Bappeda Malut Muhammad Sarmin berharap terkait dengan hasil RPMJP pada zaman simbolisasi terkait dengan pertajaman kementrian Bappenas juga Kemendagri diharapkan pasca Musrembang PRMJP Dokumen makin mempresentasikan keinginan, aspirasi tidak hanya masyarakat Maluku Utara tapi ada pada zaman pada pemerintah pusat.
Yang pertama ini ada bagian tahapan proses dan otomatis di harapkan Bappeda mulai proses ini dan dokumen ini sudah siap di ajukan di DPRD dan untuk dibahas di pemerintah daerah.
Kemudian, menanggapi keluhan dari Kabupaten/kota itu sendiri sudah memang saat ini sudah memiliki potensi khusus terkait dengan kabupaten untuk terkait dengan kewenagan provinsi itu sudah diungkapkan langsung oleh Gubernur diminta untuk di pahami dan di tindak lanjuti di masukan kedalam dokumen RPMJP sebagai pedoman untuk 5 tahun kedepan.
“Ibu gubernur berharap agar ada integrasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk menjawab selama ini perencanaan masi bersifat krusial karena kerja Maluku Utara adalah kerja bersama, butuh tim provinsi dan kabupaten kota itu kemudian menjadi strefing kita kedepan, hal-hal lainya karna kita juga mengalami problem keterbatasan anggaran mungkin dengan integrasi program dan kolaborasi bersama kapasitas anggaran juga besar ini, intinya pihak pemerintah juga berharap partisipasi dari masyarakat kedepan tidak hanya penyusunan dokumen tapi pengawal pelaksanaan di lapangan”, harapnya. (**)
