TERNATE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Diskusi Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilihan Umum bersama Mitra Kerja Bawaslu Kota Ternate. Evaluasi dan Proyeksi Pengawas Pemilu dan Pemilihan Wali Kota Ternate.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI, Loly Suhenty mengatakan bahwa, ada tiga hal yang ingin coba dihantarkan untuk nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut bersama empat narasumber yang sudah hadir.
Narasumber itu, yakni Kifli Sahlan (Ketua Bawaslu Kota Ternate, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Hendra Kasim (Pengamat Pemilu-Praktisi Hukum) dan Jamian Kolengsusu (Wakil Ketua DPRD kota Ternate).
Menurut Loly, menyambut apa yang disampaikan Wali Kota juga wakil ketua DPRD sebagai orang-orang yang dihasilkan, tokoh pemimpin yang dihasilkan proses pemilu dan pilkada 2024 lalu.
Yang pertama, kalau dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Maluku Utara (Malut) tidak perna h dilupakan Malut rawan ketiga di Indonesia, setelah Sulawesi Utara (Sulut) dan DKI Jakarta. IKP
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya dan yang menarik Kota Ternate berada di posisinya rawan sedang. Karena kerawanan tidak ada di empat dimensi.
“Rupa- rupanya rawan sedang itu di dimensi pencalonan dan dimensi pungut hitung. Sedangkan dimensi sosial politik dan kampanye kerawanannya rendah,” katanya, di Caffe Tolire kelurahan Takome, Ternate Barat, Senin sore (25/8/2025).
Loly memutuskan datang ke Kota Ternate selain keindahan alamnya juga ingin melihat proses nanti diskusi penguatan kelembagaan seperti apa.Teraminkah seluruh proses demokrasi kita yang lalu.
Tetapi gambaran soal IKP itu, gambaran riuh rendahnya proses demokrasi Kota Ternate yang semuanya terkoordinasi, tidak ada Bawaslunya lari saat didemo, dipertanyakan orang, calon diperhadapkan ketika digugat.
“Kita akan lihat hasil kemarin pak Wali Kota dan pak wakil ketua DPRD. Tapi sesungguhnya bukan sekedar menghasilkan pemimpin terbaik dari proses demokrasi yang akan kita ukur, tetapi melihat prosesnya. Apakah proses sudah selaras dengan indeks kerawanan yang menyatakan Kota Ternate berada di posisi dimensi rawan sedang dan dimensi kerawanan rendah,” ungkapnya.
Yang kedua, Loly mengatakan, kala u cermati proses pemilu kemarin, Bawaslu Provinsi menghadapi demostrasi luar biasa. “Tapi kami sela lu mengingatkan yang nama nya demostrasi itu adalah Proses yang sangat wajar karena kita seda ng memperkuat demokrasi,” lanjutnya.
Jadi demostrasi itu harus dihadapi, dikelola, diberikan penjelasan yang tepat. Yang tidak boleh Bawaslu lakukan adalah lari dari upaya mem berikan penjelasan. “Kenapa kami sejak awal diwanti-wanti ke Malut karena sekali lagi kerawanan tinggi se-Indonesia,” ujarnya.
Maka dalam proses kemarin yang sudah lalu, kita menyadari ada banyak sekali hal-hal yang menimbulkan multi tafsir. Bolehlah itu rezim pemilu, rezim pilkada tidak usah ada lagi. Bisa tidak disatukan.
“Peluang ini terbuka karena hari ini kita sedang berproses untuk melakukan revisi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada yang disepakati, difalidasi. Artinya tidak ada lag pemisahan rezim, seperti apa isinya,” sambungnya.
Forum ini menjadi penting untuk memberikan catatan seperti apa revisinya. “Jadi kita berharap revisi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada ini kemudian berdasarkan situasi riil di lapangan, situasi riil di Kota Ternate, situasi riil di Provinsi Maluku Utara,” katanya.
Apa gagasan terbaiknya. Makanya dikasih judul Proyeksi Pengawas Pemilu. Jadi nanti peserta silahkan
boleh mengkritik Bawaslu, boleh memberikan masukan terhadap Bawaslu dan juga sangat boleh memberikan apresiasi terhadap kerja Bawaslu. “Kenapa karena kita bicara proyeksi ke depan selain melakukan evaluasi di point pertama tadi,” tuturnya.
Terakhir, kata Loly, yang namanya pemimpin yang dilahirkan, tidak sekedar diproses saat maju jadi pemimpin. Tapi justru diuji saat sudah menjadi pemimpin. Dimasa non tahapan ini, mudah-mudahan kolaborasi dengan kepemimpinan yang ada di Kota Ternate itu bisa berjalan berkesinambungan.
Karena itu, menurut Loly, sering kali orang menganggapnya Bawaslu itu ada dimasa tahapan saja. Padahal di masa tahapan seperti hari ini adalah masa terbaik, berkolaborasi, melakukan pendidikan terhadap warga negara soal demokrasi.
Pak Wali Kota nanti bisa didorong upaya kolaborasinya melalui program-program yang berinisiatif membangun Kota Ternate. Kenapa yang namanya Penguatan Kelembagaan hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan evaluasi secara jenuh. Yang kedua, pemuatan kelembagaan bisa dilakukan jika semua stakeholder yang ada berkomitmen, tentu saja bapak ibu yang ada di DPRD.
Menurut Loly, yang namanya pemuatan kelembagaan sangat mungkin dilakukan jika ada pemberitaan positif yang disampaikan keluar. Karena itu kepada teman-teman jurnalis yang hadir saat ini dimasa non tahapan adalah masa terbaik kita menyampaikan informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang mencerdaskan. Semoga dari Kota Ternate kita bisa belajar banyak.
Kota Ternate daerah ke-4, Loly Suhenty menghadiri Penguatan Kelembagaan, saat ini sedang berjalan paralel. Banyak sekali gagasan yang masuk, misalnya soal pentingnya Bawaslu punya Tim Ahli Forensik, karena sekarang era Digitalisasi.
“Itu lahir dari forum diskusi seperti ini. Jadi peserta silahkan berikan gagasan terbaik untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan pemuatan kelembagaan dalam konteks peng awasan pemilihan umum bersama mitra kerja Bawaslu Kota Ternate bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan,” pungkasnya. (**)
