TERNATE – Anggota DPD RI dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyoal sejumlah kendala yang dihadapi Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Ternate. Regulasi yang belum jelas dan keterbatasan modal menjadi hambatan utama bagi pengembangan koperasi di daerah.
Hal itu disampaikan Senator Hasby usai menghadiri rapat bersama pimpinan DPRD Kota Ternate dan Pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) Kota Ternate, di ruang pertemuan wakil ketua II DPRD Ternate, Senin (27/10/1/2025).
Saat pertemuan tersebut mereka membahas berbagai kendala teknis yang dialami KMP, mulai dari regulasi, pendanaan, hingga kesiapan kelembagaan.
Hasby menyampaikan, KMP menghadapi persoalan mendasar seperti modal awal, bantuan pemerintah, soal gedung, tanah, koor bisnis yang akan mereka lakukan, manajemen yang masih simpang siur. Bahkan ia menekan kan pentingnya payung hukum yang kuat untuk mendukung keberlangsungan koperasi.
“Payung hukumnya seperti Undang-Undang Koperasi Merah Putih harus dibuat. Pemerintah perlu menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang koperasi agar menjadi landasan hukum yang kuat. Kalau pemerintah daerah ingin memperkuat infrastruktur ekonomi, maka Perda koperasi ini sangat penting,” katanya, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, koperasi seharusnya menjadi agen utama dalam memperkuat ekonomi rakyat, namun keberadaannya sering kali tidak mendapat jaminan resmi dari pemerintah. Akibatnya, KMP kesulitan memperoleh modal dari pihak perbankan.
Hasby berharap pemerintah daerah serius mengembangkan KMP dengan menjadi penjamin resmi, sehingga aktivitas koperasi dapat berjalan optimal dan mendukung ekonomi lokal.
Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, mengatakan, perbaikan sistem KMP perlu diseriusi. Setelah pertemuan dengan Dinas Koperasi dan sejumlah bank, DPRD kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi.
“Dari pihak deputi kementerian, regulasinya ternyata belum final. Sistem yang diterapkan masih menggunakan standar Jawa, dan ini membuat kami cukup resah,” jelas Jamian.
Politisi partai Gerindra ini bilang, standar jaminan yang dibutuhkan KMP bisa berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) maupun Dana Kelurahan (DK). Namun, pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
“Hal yang paling berpengaruh adalah potensi daerah dan jumlah penduduk. Maka Pak Hasby menyarankan, bila perlu satu kecamatan cukup memiliki satu koperasi saja, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Koperasi,” tandasnya. (**)
