TERNATE – DPRD Kota Ternate mela lui Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan melakukan konsul tasi dalam bentuk kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kementerian Koperasi pada 21-22 Oktober 2025.
Wakil ketua DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu menjelaskan bahwa, banyak informasi yang diterima saat kunjungan kerja di Kementerian Pariwisata dalam pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kota Ternate.
“Hanya ada kesan yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh salah seorang Deputi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa, lemahnya SDM pariwisata di Kota Ternate,” katanya pada wartawan, Senin (27/10/2025).
Begitu penyampaian awal seperti itu, Jamian mengakui, langsung daun, ternyata apa yang disampai kan ini tidak seperti fakta yang kita dapat di Kota Ternate. Ada salah satu di dalam pariwisata itu adalah DPD Pariwisata. Dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara, Morotai masuk DPD bukan Kota Ternate.
“Morotai yang menjadi perwakilan DPD sebagai pilar pariwisata di Maluku Utara.Ternate sebagai kota yang paling besar, dan punya poten si pariwisata yang begitu banyak tidak masuk DPD. Kita (Kota Ternate) dibawa Morotai,” ujarnya.
Menurut politisi partai Gerindra itu, Kementerian menyampaikan bahwa banyak data yang sudah disampai kan tapi tidak ditindaklanjuti. Seperti Geopark maupun Rumah Adat yang dibangun Foramadiyahi.
Sampai hari ini, lanjut Jamian, seba tas pencangan tidak ada tindaklanjut. “Makanya itu diukur oleh Kementerian, kami di Kota Ternate lemah dari sisi sumber daya, tapi dari sisi potensi mereka akui Ternate kaya obyek wisata,” katanya.
Potensi wisata seperti obyek wisata alam, obyek wisata bahari, obyek wisata pantai, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, obyek wisata batu angus dan obyek wisata penelitian maupun obyek wisata kuliner yang menjanjikan.
Bahkan pihak Kementerian Pariwisata, sambung Jamian, mereka lebih tahu terkait dengan Adat dan Budaya Kota Ternate, seperti makanan saro saro, ada itu ada ini. “Itu hanya sebatas ada, tidak ada pengembangan,” terangnya.
Komisi II DPRD Kota Ternate bakal mengundang OPD-OPD terkait dengan Dinas Pariwisata. “Apa yang kita sudah dengar dari pihak Kementerian Pariwisata dan kita harus menyampaikan kepada mereka untuk mencari solusi,” pungkasnya. (**)
