TERNATE – DPRD Kota Ternate bertemu Dinas Koperasi Kota Ternate, vendor Koperasi Merah Putih, Ketua KMP 10 kelurahan. Pertemuan itu Komisi II DPRD ingin memastikan progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Ternate.
Juru bicara Komisi II DPRD Kota Ternate, Sartini Hanafi menjelaskan bahwa, ada beberapa hal penting yang memang disampaikan ketua- ketua koperasi merah putih (KMP) dalam pertemuan tersebut.
“Point pertama yang ingin saya sampaikan, dari beberapa kelurahan itu, memang kelurahan Takome yang sampai saat ini akte notaris belum diambil di notaris, karena tidak ada anggaran,” katanya, Jumat (31/10/2025).
Sartini mengatakan hal tersebut usai Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan rapat dengan Plt. Kadis Koperasi, vendor KMP serta Ketua-Ketua KMP di 10 kelurahan yang ada di Kota Ternate yang diundang, Kamis (30/10/2025).
Alasan tak ada anggaran setelah disampaikan agar bisa berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, Sartini menyampaikan, ketua KMP kelurahan Takome bilang itu sudah berkali kali menyampaikan ke pemerintah kelurahan, tapi soal anggaran pihak pemerintah kelurahan tidak bisa membantu. Sementara kelurahan Dufa-Dufa dan kelurahan Akehuda proposal bisnis sudah siap.
“Jadi secara garis besar ada 56 koperasi yang sudah masuk pengimputan berkas telah klir. Semen tara yang sudah masuk proposal bisnis ada lima kelurahan. Kelurahan Dufa-Dufa dan kelurahan Akehuda sudah siap didanai,” ujarnya.
Sartini bilang, berbagai persoalan yang disampaikan oleh masing- masing ketua KMP di kelurahan. Kelurahan Dufa-Dufa sampai sele sai pertemuan tidak ada masalah. Tinggal menunggu pembiayaan,dan untuk sementara dia sudah jalan.
Ia menjelaskan, banyak KMP di kelurahan yang menyampaikan keluhan. “Hampir semua kelurahan menyampaikan keluhan hampir sama, terkait dengan pendanaan awal, ada yang sudah bisa sampai pada tahap pengambilan akte notaris itu patungan,” terangnya.
Sartini menyebut, anggaran peng ambilan akte notaris itu mereka patungan. Kalau dari kelurahan Takome sampai saat ini dia tidak ambil karena mereka ber anggapan itu program pemerintah pusat, yang turunannya ke pemerintah daerah, itu regulasinya jelas.
“Jadi mereka tidak mau memakai dana pribadi atau patungan. Kalau pun harus memakai dana pribadi atau kelurahan, ini harus jelas. Jangan sampai diakhir timbul persoalan yang tidak diinginkan. Ini sangat dihindari sekali oleh ketua KMP kelurahan Takome,” sambungnya.
Tapi untuk kelurahan lain sudah selesai, namun balik lagi anggaran itu anggaran patungan.
Sartini menerangkan, setelah men dengar berbagai persoalan, berbagai masukan dari tiap ketua KMP, kemudian komisi II menyampaikan kepada Kadis Koperasi untuk disampaikan ke pemerintah khususnya ke ketua Satgas, yaitu Wali Kota Ternate terkait dengan berbagai persoalan yang disampaikan oleh ketua-ketua, KMP agar menjadi perhatian.
Di antaranya, Takome akte notaris masih dalam tanda kutip, kalau itu harus dibayarkan pemerintah kelurahan, itu kira-kira diambil dana apa, nanti pertanggungjawaban seperti apa. Kelurahan yang lain memang ada yang sudah ambil akte, tapi dana awalnya patungan.
Karena hampir secara keseluruhan yang disampaikan oleh ketua-ketua KMP bahwa, untuk dana awal itu memang tidak ada.
Mendengar itu, Sartini menyatakan, pihaknya menyampaikan bahwa, instruksi presiden (Inpres) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mungkin dana stimulus bantuan dari pemerintah pusat yang disampaikan lewat pemerintah daerah. Akan tetapi di perjalanan pembentukan, dananya tidak ada. Akhirnya, ada anggota KMP ada yang patungan. Ada juga beberapa anggota DPRD yang memberikan bantuan itu.
Sampai hari ini KMP kelurahan Takome tersebut belum mengambil langkah untuk pakai dana pribadi karena dia tak mau jangan sampai suatu saat ada persoalan terkait dengan anggaran. Karena ini instruksinya jelas.
Setelah Inpres nomor 9 tahun 2025 terkait dengan Pembentukan Kope rasi Merah Putih ini setelah berjalan memang tidak ada anggaran (dana). Turun lagi Permendagri nomor 13 tahun 2025 harus ada perhatian dari pemerintah.
“Artinya harus ada bantuan dalam bentuk perhatian, bahkan Permendagri ini jelas harus ada perhatian pemerintah daerah untuk bagaimana Koperasi Merah Putih ini bisa berdiri. Artinya dengan sendirinya ini perintah untuk memberikan per hatian,” jelas Sartini.
Akan tetapi, sambungnya, kita juga melihat situasi dan kondisi daerah seperti ini. Ini yang jadi persoalan. “Memang kalau melihat keberadaan KMP ini luar biasa kompleks.Setiap ketua-ketua KMP menyampaikan bahwa, banyak persoalan yang ada disana,” katanya.
Meski begitu, Sartini mengatakan, pihaknya tetap optimis bahwa mudah- mudahan ini menjadi perhatian Pemerintah, sehingga apa yang sudah menjadi Instruksi Presiden ini bisa terlaksana dengan baik di daerah.
Wakil rakyat ini mengakui, pendanaan awal yang diatur pemerintah pusat ini belum jelas. Padahal awal nya ada, di perjalanan tidak ada, maka turunlah Permendagri nomor 13 tahun 2025 tersebut. Tapi sampai saat ini juga tidak ada, mulai dari pembentukan awal sampai pada pembuatan akte notaris, gunakan dana patungan dari anggota koperasi.
Dari 56 koperasi merah merah itu, menurutnya, 5 koperasi yang sudah menyiapkan proposal bisnis, yaitu di antaranya KMP kelurahan Akehuda, KMP kelurahan Makassar Barat, KMP kelurahan Dufa-Dufa.
“Koperasi Merah Putih kelurahan Dufa-Dufa yang lebih siap dan sudah melangkah. Yang saya tangkap dari pertemuan itu, yang paling siap koperasi kelurahan Dufa-Dufa,” ungkap politisi partai PDI-Perjuangan.
Plan bisnis mereka, ujar Sartini, dia berharap aset pemerintah di lokasi Perikanan Provinsi Maluku Utara itu, karena ada aset Pemerintah Kota Ternate. Dia berharap aset tersebut menjadi perhatian DPRD untuk disampaikan ke Pemkot Ter nate, agar KMP bisa mengelola itu.
Karena disana itu ada Petrashop untuk BBM jenis Petralite yang saat ini dikelola pribadi.Mereka berharap bisa disampaikan ke Pemerintah kota, agar dapat dikelola KMP, jadi bisa masuk ke daerah juga.
“Mereka juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi terkait dengan sesuatu yang bisa bekerja sama dengan KMP Dufa-Dufa,” pungkasnya. (**)
