TERNATE – Ini adalah situasi pertentangan antara tujuan untuk mem buat daerah mampu membiayai pembangunan secara mandiri versus kenyataan bahwa mayoritas daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai anggaran mereka.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Ade Rahmat Lamadihami, Jumat (14/11/2025). “Kemandirian fiskal tiap daerah ingin kondisi ideal di mana daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pembangunan dan pelayanan publiknya,” lanjutnya.
Dengan tujuan memungkinkan daerah memiliki otonomi lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pusat, serta dapat menumbuhkan ekonomi lokal yang berkualitas.
“Ketergantungan pada TKD sesuai kenyataan saat ini sebagian besar daerah (sekitar 98,8%) masih ber gantung pada TKD untuk sebagian besar anggaran mereka,” kata legislator dapil Ternate Selatan Moti itu.
Dengan resiko ketidakpastian, tambah Ade Rahmat, perubahan kebijakan pemotongan TKD dapat mengganggu stabilitas anggaran daerah dan membuat daerah sulit beradaptasi.
Selanjutnya hal ini juga dapat mengkhawatirkan karena daerah kehilangan fleksibilitas dalam membiayai kebutuhan lokal jika program dialihkan ke kementerian/lembaga (K/L) pusat dan memperlebar kesenjangan di daerah yang rentan dan belum mandiri tentu akan semakin sulit bertahan, dan kesenjangan antar daerah bisa melebar.
Menurutnya, Dilema yang muncul yaitu paradoks desentralisasi, Pemerintah pusat mendorong desentralisasi, tetapi kenyataannya daerah masih bergantung pada transfer pusat, sehingga desentralisasi hanya menjadi slogan tanpa substansi.
Pemerintah daerah menjadi “debitur”: Daerah berpotensi hanya menjadi “debitur” dalam rumah tangga fiskal nasional dan tidak menjadi “penggerak” pembangunan yang sebenarnya.
Kepala daerah dihadapkan pada pilihan sulit, apakah terus bergantung pada dana pusat atau mulai membenahi diri untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Ade Rahmat Lamadihami menilai pemerintah daerah harus semakin kreatif membaca peluang peluang sumber PAD baru dan juga yang paling penting meminimalisir kebocoran PAD yang salah satunya adalah sistim aplikasi berbasis teknologi digitalisasi,agar mudah mengontrol secara real time dari OPD penghasil PAD ke badan yang mengelola PAD agar sinkron dan mudah dalam kontrol.
“Kami DPRD, komisi dua khusunya, selalu siap berdiskusi dan duduk ber sama mencari solusi untuk kemajuan kota Ternate kedepan,” ujar
Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate ini juga berharap, kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan TKD ini mudah-mudahan jangan terlalu lama.
“Saya yakin kebijakan pemerintah ini punya niat yang baik, punya strategi dan tujuan yang baik. Dan saya doakan mudah-mudahan kebijakan pemerintah itu bisa berhasil dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” sambung Ade Mat.
Namun sangat berharap ada kebijaksanaan tersendiri dari pemerintah pusat mengkaji lagi lebih teliti bahwa setiap daerah itu punya kemandirian fiskal atau kondisi dan keadaan yang berbeda-beda.
“Saya khawatir jangan sampai apa bila ini berlaku lama, bisa dapat mengancam memadamkan semangat Otonomi Daerah. Itu yang saya khawatirkan, saya berharap pemerintah bisa lebih bijaksana menanggapi hal ini,” tandasnya. ()
