TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Provinsi Papua Tengah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kota Ternate, Maluku Utara dalam rangka sharing pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026.
Salah satu tujuan pemerintah pusat melakukan pengurangan dana TKD agar bagaimana pemerintah daerah (pemda) benar-benar memanfaatkan potensi pendapatan secara maksimal agar kemandirian fiskal itu betul-betul tidak terlalu mengharapkan dana transfer.
Wakil ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Fuad Alhadi menyampaikan, sharing pengawasan DPRD terhadap pemerintah dan kondisi daerah dalam menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hampir semua daerah sama.
DPR Nabire telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi perhatian pada pemda, terutama dinas-dinas pengelola pendapatan, agar benar-benar secara maksimal melakukan tugas untuk meningkat kan pendapat asli daerah (PAD).
“Kami juga menyampaikan kepada teman-teman DPR Nabire bahwa kondisi yang sama juga kami lakukan disini (Ternate,red). Bahkan setiap saat teman-teman yang bermitra dengan OPD Pengelola PAD intens setiap saat melakukan fungsi pengawasan,” lanjutnya.
Mereka setiap saat meminta, mengundang teman-teman OPD pengelola PAD untuk melakukan evaluasi bagaimana kerja mereka dilapangan. DPRD Ternate, tegas Fuad, saat ini benar-benar fokus dalam rangka supaya bagaimana pemerintah betul-betul fokus mengelola PAD itu dengan baik.
“Harapan kami juga kondisi yang kita alami saat ini benar-benar mampu dijawab oleh Pemerintah kota Ternate, agar supaya dia tidak terlalu berdampak pada perekonomian masyarakat daerah,” katanya.
Menurut teman-teman DPR Nabire, Fuad jelaskan, sektor jasa mereka bilang Kota Ternate lebih dominan ketimbang di Nabire. Mereka mau melihat, apakah Ternate dalam me maksimal potensi PAD dari sektor jasa ini apakah sudah mengguna kan sistem digital.
“Karena sistem digital ini suatu sistem yang memang pasti menjawab tingkat kebocoran dan segala macam dan itu sudah secara profesional harus dilakukan,” tambahnya.
Sistem digital di Ternate ini, menu rut Fuad, baru beberapa OPD pengelola PAD saja yang menerap kan sekarang. “Kami berharap pemerintah kota saat ini kedepan semua OPD pengelola PAD harus gunakan sistem digital dan terintegritas,” ujarnya.
Jadi secara integritas semua sistem sudah terkoneksi, misalnya BP2RD selaku koordinator OPD pengelola PAD bisa kontrol secara langsung setiap waktu. “Itu yang saat ini kita DPRD mendorong pe merintah kota agar sistem tersebut harus digunakan,” ucapnya.
Fuad menyampaikan bahwa, hampir semua daerah sudah menggunakan sistem ini. “Ini kan sistem yang konek dengan internet saja. Sementara kita semua di Ternate mau kurang apa lagi kira-kira,” sambungnya.
Mudah-mudahan keinginan DPRD ini sejalan dengan keinginan pemerintah. Sehingga kedepan ini kemandirian fiskal itu betul-betul pemerintah kota bisa merasakan. Ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat sudah menurun.
“Teman-teman DPR Nabire yang mereka dapatkan di Ternate mereka berkeinginan terapkan setelah kembali ke daerahnya, agar pemerintah kabupaten Nabire bisa mengikuti jejak yang digagas Pemerintah kota dan DPRD Ternate,” pungkasnya. (**)
