TERNATE – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 pada Jumat (10/04/2026). Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program Reforma Agraria di Provinsi Maluku Utara yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat di Provinsi Maluku Utara.
Rapat pembentukan GTRA ini menjadi forum strategis dalam menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan sekaligus merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis, termasuk penataan aset, pemberian akses kepada masyarakat, serta upaya mendorong pemanfaatan tanah yang produktif dan berkelanjutan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara Lalu Harisandi,S.ST., M.H. QCRO. dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan Reforma Agraria sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor. “Pembentukan GTRA ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen seluruh pihak dalam mendukung Reforma Agraria. Dengan kerja sama yang kuat, kita dapat memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Maluku Utara dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. Selain menciptakan kepastian hukum atas tanah, program ini juga diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi, mengurangi potensi konflik pertanahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah yang produktif dan berkelanjutan.
#KanwilBPNMalukuUtara
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya. (**)
