TERNATE – Pemerintah kota (Pemkot) Ternate kembalikan merebut penghargaan terbaik I kategori Pemerintah Kabupaten Kota dan bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan terbaik kedua kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Jamsos tek Award 2025 Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan tersebut diberikan atas komit men pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan. Penghargaan diserahkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly di Penganugerahan Jamsostek Award, Hotel Sahid Belan Ternate, Selasa sore (28/7/2026).
Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyampaikan bahwa, penilaian Jamsostek terhadap sejauh mana keberpihakan pemerintah daerah dalam memperhatikan pekerja rentan yang ada di Kota Ternate dan hari ini Ternate masih berada pada posisi teratas, nomor satu terbaik di Maluku Utara.
“Saya mau sampaikan bahwa ini bukan juara satu, dua, tiga dan seterusnya tapi bagaimana pemerintah itu peduli, bagaimana pemerintah itu merasa bahwa pekerjaan rentan itu mereka bagian dari orang-orang, masyarakat, warga yang ikut andil dan berkontribusi dalam membangun kota ini dalam berbagai sektor,” sambungnya.
Ada tukang ojek, disana ada nelayan, ada petugas perbengkelan, disana ada tukang sapu jalan, disana ada aktifitas pada bidang lain yang itu sudah seharusnya mereka men dapatkan proteksi atau perlindungan dari sejumlah aktivitas yang mereka lakukan, terma suk insentif petugas RT/RW, penjaga masjid.
“Komitmen ini telah terbangun dari periode pertama pak Wali. Sehingga ini terus dapat berjalan dan dapat saya sampaikan pemerintah kota mengalokasikan keberpihakan pada pekerja rentan itu dalam APBD. Jadi kondisi-kondisi ini saya masih menjabat Kepala Bappelitbangda,” ujarnya.
Rizal bilang, pas pertama kali penepatan komitmen ini, dirinya masih di Bappelitbangda. Sehingga ia merasa perlu bahwa apa yang telah ditetapkan dalam regulasi dan apa yang telah diamanatkan, negara hadir untuk masyarakat melalui instrumen ini.
“Kami merasa perlu dan penting untuk memberikan proteksi/perlindungan kepada masyarakat pekerja rentan walaupun dalam kutip kondisi efisiensi APBD yang dialami beberapa daerah. Kondisi sulit tapi kami menyadari sesulit apapun dalam APBD, ada kebijakan strategis dan populis yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat kota tetap kami kedepankan itu,” lanjutnya.
Ini terbukti Ternate masih bisa meraih predikat terbaik karena dalam APBD masih ada, masih teralokasi. “Bahkan tahun 2027 kami ekspansi untuk memperluas lagi kepada pekerja-pekerja yang lain. Sebagai komitmen pak Wali Kota, wakil wali kota dan saya sebagai Sekretaris Daerah,” tuturnya.
BPRS Bahari Berkesan Ternate terbaik kedua kategori Badan Usaha, kata Rizal, sebagai komisaris melihat, ini pencapaian atau prestasi walaupun berada di nomor urut dua. Tetapi paling tidak, ada keberpihakan pemerintah. Pemerintah kota sebagai pemegang kendali terbesar di BPRS paling tidak sudah ada komitmen juga.
“Kita terbaik di level kategori pemerintah kabupaten kota dan kami juga terbaik kedua di level kategori badan usaha milih daerah. Sehingga ini nyata, ternyata hal ini dapat dila kukan kalau ada komitmen dari pemerintah itu sendiri. Sehingga pemerintah kota seba gai pemilik saham terbesar di BPRS sudah berkomitmen dan hari ini kita nomor dua.
Paling tidak, menurut Rizal, ada alokasi anggaran dalam BPRS untuk keberpihakan pada pekerja rentan yang juga masuk dalam wilayah BPRS tadi. “Nanti kedepan saya akan bicarakan dengan komisaris dan dewan direksi, kemungkinan BPRS juga bisa masuk di para pelaku UMKM, para pelaku rentan lainnya seperti Ojek dan lain-lain. Ini penting bisa dikolaborasi dan disinergikan.
Rizal tertarik dengan apa yang disampaikan ibu Gubenur bahwa, memang prinsipnya daerah memang harus bisa sinergi untuk mewujudkan ini. Jadi Pemerintah Provinsi tadi melalui sambutan ibu Gubernur memang beliau berharap ada koordinasi yang baik 10 kabupaten kota.
“Melalui instrumen inilah menjadi satu semangat untuk kita bersama-sama untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk bagaimana memproteksi pekerja rentan yang ada di provinsi, yang ada di 10 kabupaten kota bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (**)
