Oleh:
King Faisal Sulaiman
Pakar Hukum Tata Negara
Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian kursi. Purbaya pergi, Suahasil datang. Lalu ke mana arah politik fiskal Prabowo?
Saya melihat ada sinyal kuat: Prabowo tidak meninggalkan politik fiskal ekspansif, tetapi ingin membuatnya lebih terkendali, kredibel dan predictable.
Pemerintah tetap membutuhkan APBN yang kuat untuk membiayai program-program strategis. Tetapi di saat yang sama, **defisit, utang, rupiah dan kepercayaan investor tidak boleh dibiarkan menjadi korban ambisi pertumbuhan.**
Di sinilah tantangan Suahasil.
Bukan sekadar **menghemat uang negara**, tetapi memastikan **setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya.**
Persoalan berikutnya adalah **Danantara**.
Keuntungan BUMN harus dipilih:
**ditarik ke APBN untuk membiayai kebutuhan hari ini, atau ditahan untuk memperbesar kekayaan negara dan investasi masa depan?**
Jawabannya tidak boleh sekadar soal siapa yang paling kuat secara politik.
Harus ada **desain hukum dan fiskal yang jelas, transparan dan akuntabel.**
Sebab pada akhirnya, pertanyaan terbesar politik fiskal bukan:
**“Berapa banyak uang yang dimiliki negara?”**
Tetapi:
> **“Siapa yang menguasai, siapa yang mengelola, dan siapa yang paling menikmati kekayaan negara?”**
Karena APBN yang kuat tetapi distribusinya tidak adil, belum tentu menghadirkan **keadilan fiskal.**
Dan di sinilah isu **DBH, daerah penghasil, SDA dan Otonomi Khusus** menjadi sangat penting.
**Pasca Purbaya, Prabowo sedang diuji:**
Apakah fiskal hanya menjadi instrumen untuk membiayai kekuasaan dan pertumbuhan?
Ataukah fiskal akan menjadi **instrumen konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?**
**Menurut saya, masa depan politik fiskal Prabowo ditentukan oleh satu kata:**
### **KEADILAN.**
**Bukan hanya fiskal yang kuat, tetapi fiskal yang adil. (**)
