Ternate – Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, menemukan sejumlah persoalan mendasar di tingkat kelurahan, saat melaksanakan reses hari kelima di Daerah Pemilihan (Dapil) I kecamatan Ternate Tengah, Selasa (15/9/2026).
Politisi partai Gerindra ini melihat serta menyoroti keterbatasan fasilitas operasional kantor kelurahan yang menghambat kinerja pelayanan publik bagi masyarakat yang datang berurusan.
Jamian mengatakan fakta bahwa hampir seluruh kantor kelurahan belum memiliki alokasi anggaran khusus untuk berlangganan internet Wi-Fi. Kondisi tersebut memaksa para lurah merogoh kantong pribadi sekitar Rp300.000 per bulan untuk membayar fasilitas internet Telkomsel.
“Pak, kalau satu bulan misalnya mereka kontrak dengan Telkomsel Rp300.000, berarti yang nombok itu Lurah. Saya sangat apresiasi beberapa kelurahan yang saya turun, mereka ikhlas membayar Wi-Fi dengan kantong sendiri. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Selain masalah internet, politisi partai Gerindra ini mendesak Pemerintah Kota Ternate segera menyedia kan minimal dua unit komputer di setiap kantor kelurahan guna mendukung kelancaran pelayanan masyarakat.
Jamian tegaskan bahwa, pengadaan fasilitas internet dan komputer bersifat vital bagi kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat bawah. “Tapi kalau yang saya sampaikan tadi, Wi-Fi sama komputer itu hukumnya kalau saya, hukumnya wajib,” tegasnya.
Ia juga mengkritik anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) kelurahan yang sangat minim, yakni hanya Rp500.000 per kelurahan untuk jangka waktu satu tahun. Sementara itu, ia menilai perbaikan fasilitas fisik seperti drainase bersifat normatif dan dapat kelurahan usulkan sesuai kebutuhan saat terjadi kerusakan atau penyumbatan.
Jamian menambahkan, sesuai progres reses di periode 2024-2029, sesuai komitmen dirinya sebagai anggota DPRD sudah laksanakan baik lewat pokok- pokok pikiran (Pokir) DPRD maupun Musrenbang. Sebenarnya, menurut dia, pembangunan di Kota Ternate ini kolaborasi antara DPRD dan pemerintah. Pemerintah lewat Musrenbang dan DPRD lewat Pokir pokok-pokok pikiran.
“Sesuai hasil reses saya yang saya masukan sebagai pokok-pokok pikiran. Alhamdulillah di kelurahan Kampung Pisang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, baik itu drainase, saluran, talud penahan tanah di pekuburan Kampung Pisang,” ujar dia.
Kemudian kantor kelurahan Stadion, mushallah, dan tenda kursi yang masyarakat minta. “Saya lihat sudah banyak yang masyarakat rasakan dengan pertemuan reses. Yang saya sebut tadi itu semua telah direalisasikan,” lanjutnya.
Kolaborasi hasil musrembang dengan hasil reses di saat ia menjabat sebagai anggota DPRD, alhamdulillah sudah terpenuhi. Itu kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD. Pemerintah lewat Musrenbang, DPRD lewat Pokir. “Saya yakin semua berjalan baik dan normatif dengan kemampuan keuangan daerah kita saat ini,” pungkasnya. (**)
