Ternatev– Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate dari Fraksi Gerindra, Jamian Kolengsusu sudah mengingatkan kepada pemerintah sebagai tanggung jawab yang perlu dilunasi oleh pemerintah karena sejak koperasi merah putih (KMP) berdiri. Ada kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembayaran aktenya.
“Pembayaran akte notaris koperasi tersebut sharing 50 persen pemerintah pusat dan 50 persen pemerintah daerah,” katanya, usai pembahasan DIM KUA-PPAS Perubahan tahun 2026, di lantai II kantor BPKAD Kota Ternate, Rabu (23/9/2026).
Saat ini, menurut Jamian, ada beberapa koperasi yang punya tunggakan tersebut menjadi hal yang dipertanyakan. “Sebagai perwakilan dari Gerindra, saya mengingat kan pemerintah dalam rapat tahap I akhir untuk melunasi utang yang tersisa dalam pembentukan akte notaris,” ujarnya.
Pembayaran akte notaris koperasi, menurut Jamian, kalau tidak salah Rp 4,5 juta per koperasi. “Ada sekitar empat puluhan (40)-an koperasi yang sampai saat ini pemerintah belum lunasi biaya akte notaris itu,” ungkapnya.
Pemerintah, kata Jamian, sudah mencatat itu sebagai pertanda mereka akan segera membayar. “Kan itu sudah pernah disampaikan oleh ketua-ketua koperasi saat rapat dengar pendapat dengan Sekda Rizal Marsaoly di DPRD dan pernah juga disampaikan katanya ke wali kota menurut teman-teman ketua koperasi,” tuturnya.
Itu, menurut Jamian, melekat di Dinas Koperasi tapi harus disampaikan tiap-tiap kelurahan yang masih punya tunggakan. Ada koperasi yang panjang orang punya doi (uang) segera dilunasi. Ada yang sudah tagihan, ada sudah pakai dana simpanan pokok dan simpanan wajib, yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah.
Kondisi fiskal seperti ini dan efisien, kata Jamian, mungkin nanti dianggarkan khusus oleh pemerintah. “Yang jelas, tugas kami sebagai DPRD dalam fungsi pengawasan hanya mengingatkan sehingga jangan hal- hal yang dianggap kecil ini terlupakan. Ini sebenarnya dia tercatat sebagai utang bawaan pemerintah, karena ini pemerintah punya tanggung jawab,” tandasnya. (**)
