Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M.
Pakar Hukum Tata Negara UMY | Advokat
Dinamika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 November 2026 menghadirkan persoalan konstitusional yang semakin kompleks. Di tengah munculnya niat mengundurkan diri, Gibran justru menyampaikan rencana memperjuangkan dokumen pendidikannya melalui PTUN dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Pertanyaan yuridisnya sangat mendasar: apakah masih tersedia upaya hukum melalui PTUN setelah Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026?
Menurut saya, persoalan ini harus dijawab secara tegas berdasarkan hukum acara peradilan tata usaha negara, bukan berdasarkan keinginan politik ataupun kepentingan mempertahankan jabatan.
Pertama, PTUN tidak berwenang mengadili ulang putusan kasasi Mahkamah Agung.
Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kewenangan kepada PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Objek pengujiannya adalah keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang memenuhi persyaratan hukum, bukan putusan kasasi MA.
Karena itu, apabila Gibran bermaksud menggugat Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 melalui PTUN, langkah tersebut tidak memiliki dasar kompetensi absolut. PTUN merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan TUN, bukan lembaga yang berwenang mengoreksi putusan kasasi MA.
Gugatan baru hanya mungkin diajukan apabila terdapat objek keputusan administrasi yang berbeda, memenuhi persyaratan hukum, dan bukan sekadar pengulangan sengketa yang telah diputus berkekuatan hukum tetap.
Kedua, jalan PK juga menghadapi hambatan konstitusional yang serius.
Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 memang mengenal PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Namun, melalui Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat mengajukan PK dalam sengketa TUN.
Konsekuensinya, pejabat Kementerian Pendidikan yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut tidak dapat menggunakan PK untuk melawan putusan kasasi MA.
Sementara itu, Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi dimaksud. Karena itu, Gibran tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK secara pribadi.
Ini merupakan persoalan mendasar mengenai legal standing, bukan sekadar kelengkapan dokumen pendidikan.
Dengan demikian, rencana koordinasi dengan kementerian untuk mengajukan PK tidak dapat dengan sendirinya mengatasi hambatan hukum tersebut.
Ketiga, putusan MA wajib dilaksanakan dan tidak otomatis dapat ditangguhkan.
Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengajuan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
Artinya, keberadaan rencana upaya hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban melaksanakan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
Namun, harus dibedakan secara cermat antara pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan dan pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden.
Putusan MA membatalkan keputusan administrasi, bukan secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatannya. Persoalan apakah pembatalan dokumen tersebut berimplikasi terhadap persyaratan konstitusional Wakil Presiden harus diuji berdasarkan Pasal 6, Pasal 7A, dan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan kata lain, putusan MA memiliki konsekuensi administratif yang mengikat, tetapi tidak otomatis menghasilkan konsekuensi pemberhentian jabatan konstitusional.
Dalam perspektif Keadilan Hukum Berkemajuan, penyelesaian persoalan Gibran harus mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, akuntabilitas konstitusional, dan kemanfaatan bagi rakyat.
Menurut saya, terdapat tiga langkah konstruktif.
Pertama, Gibran wajib menghormati putusan MA dan tidak menjadikan PTUN sebagai forum untuk menggugat ulang putusan kasasi. Jika masih terdapat perkara PTUN lain, objek dan kedudukan hukumnya harus diuji secara tersendiri.
Kedua, apabila memilih mempertahankan jabatan, Gibran harus membuka dokumen pendidikan yang relevan di forum Impeachment DPR secara transparan dan membuktikan bahwa persyaratan pencalonannya terpenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pembuktian tersebut tidak boleh disamakan dengan upaya membatalkan putusan MA.
Ketiga, apabila memilih mengundurkan diri, langkah tersebut harus dilakukan secara formal melalui mekanisme ketatanegaraan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyediakan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, sehingga keberlangsungan pemerintahan tetap terjamin.
Sementara itu, apabila DPR menilai terdapat dasar hukum yang cukup mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional Wakil Presiden, mekanisme Pasal 7B UUD 1945 dapat ditempuh dengan tetap menghormati kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Penutup
Kasus Gibran memberikan pelajaran bahwa hak membela diri melalui jalur hukum harus dihormati, tetapi tidak berarti setiap jalur peradilan dapat digunakan tanpa batas kewenangan dan persyaratan hukum.
Dalam paradigma Keadilan Hukum Berkemajuan, hukum tidak boleh menjadi sekadar instrumen mempertahankan kekuasaan, tetapi harus menghadirkan penyelesaian yang adil, pasti, transparan, dan konstitusional.
Gibran berhak membela diri, tetapi hak tersebut tidak dapat mengubah PTUN menjadi pengadilan kasasi atas putusan MA.
Mundur atau bertahan merupakan pilihan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Yang terpenting adalah konsistensi sikap, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan penghormatan terhadap konstitusi.
Keadilan Hukum Berkemajuan menghendaki agar hukum tidak berhenti pada kemenangan prosedural, tetapi mampu memastikan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan kebenaran, kepastian hukum, dan tanggung jawab konstitusional.
Gibran masih dapat memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya melalui mekanisme yang sah, tetapi tidak dapat menggunakan gugatan PTUN untuk membatalkan putusan kasasi MA. Sementara itu, jalur PK menghadapi hambatan kedudukan hukum yang diperkuat Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024. Yang pasti, dalam negara hukum, konstitusi harus menjadi panglima, bukan kepentingan kekuasaan. (**)
