UU Perampasan Aset Disahkan: Koruptor Bisa Apa?

Opini10 Dilihat

Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman, SH., LLM

Pakar Hukum Tata Negara | Advokat | Akademisi

Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada 19 November 2026 menjadi babak baru dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah kurang lebih 18 tahun menjadi wacana legislasi, negara akhirnya memiliki instrumen hukum khusus untuk memperkuat pelacakan, perampasan, dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Namun, satu hal harus ditegaskan: keberhasilan mengesahkan undang-undang tidak identik dengan keberhasilan memberantas korupsi. Produk legislasi tidak boleh hanya dinilai dari kecepatan pembentukannya, tetapi terutama dari kualitas norma, jaminan konstitusional, dan efektivitas implementasinya.

Perampasan Aset: Menggeser Orientasi Pemberantasan Korupsi

Selama ini, penegakan hukum cenderung menempatkan pemidanaan pelaku sebagai titik sentral. Padahal, dalam kejahatan ekonomi dan korupsi, persoalan mendasarnya bukan semata-mata siapa yang dipenjara, melainkan bagaimana keuntungan ekonomi hasil kejahatan dapat dipulihkan dan tidak lagi dinikmati pelakunya.

Di sinilah urgensi perampasan aset. Pendekatan follow the money harus berjalan seiring dengan follow the suspect. Negara tidak cukup hanya membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga harus mampu menelusuri dan memulihkan hasil kejahatan.

Kehadiran mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku merupakan salah satu instrumen penting. Akan tetapi, mekanisme ini dalam undang-undang yang disahkan memiliki kondisi penerapan tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui, dengan persyaratan nilai aset sebagaimana ditentukan undang-undang.

Artinya, mekanisme tersebut bukan kewenangan bebas negara untuk merampas kekayaan seseorang tanpa proses pembuktian. Permohonan tetap harus diuji melalui proses peradilan.

Celah yang Patut Dikritisi: Illicit Enrichment

Salah satu catatan substantif yang perlu mendapat perhatian adalah tidak dimasukkannya konsep illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan sumber penghasilan yang sah.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, persoalan ini sangat relevan. Bagaimana negara dapat mengawasi akumulasi kekayaan pejabat publik apabila terdapat kesenjangan signifikan antara penghasilan resmi dan kekayaan yang dimiliki, tetapi instrumen hukum untuk menanganinya belum dirumuskan secara memadai?

Tentu, kekayaan yang tidak wajar tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan korupsi. Namun, ketidakwajaran tersebut semestinya dapat menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut apabila disertai indikasi dan bukti awal yang relevan.

Argumen bahwa UU Perampasan Aset merupakan hukum formil, bukan hukum materiil, memang memiliki dasar dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, hal itu tidak serta-merta menutup kebutuhan untuk membangun pengaturan materiil mengenai illicit enrichment melalui legislasi tersendiri.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata mengapa konsep tersebut tidak dimasukkan ke dalam UU Perampasan Aset, melainkan apakah negara memiliki desain regulasi lain yang memadai untuk menjangkau kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.

Jangan Sampai Pemberantasan Korupsi Berhadapan dengan Konstitusi

Di sisi lain, kewenangan perampasan aset harus ditempatkan dalam koridor negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, tujuan memberantas korupsi tidak boleh membenarkan segala cara.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sementara Pasal 28H ayat (4) menjamin hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang.

Ketentuan konstitusional tersebut bukan penghalang pemberantasan korupsi. Justru menjadi pagar agar kewenangan negara tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Karena itu, setiap perampasan aset harus memiliki hubungan hukum yang jelas dengan tindak pidana, didasarkan pada pembuktian yang sah, memberikan kesempatan pembelaan kepada pihak yang berkepentingan, serta membuka ruang perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Prinsip due process of law harus menjadi fondasi. Jangan sampai negara terlalu mudah merampas aset, tetapi terlalu sulit mempertanggungjawabkan dasar hukum perampasan tersebut.

Ujian Sesungguhnya Justru Dimulai Setelah Pengesahan

Ada persoalan implementasi yang juga tidak boleh diabaikan. Berdasarkan ketentuan peralihan dan penutup dalam naskah yang disetujui, undang-undang ini baru dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya badan pengelola serta badan pengawas sebagaimana diamanatkan. Selain itu, Pasal 72 membatasi penerapannya terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Konsekuensinya, publik tidak boleh berharap bahwa seluruh aset dari perkara-perkara lama otomatis dapat dirampas menggunakan mekanisme baru ini. Negara harus menjelaskan secara transparan bagaimana ketentuan tersebut akan berinteraksi dengan instrumen hukum yang telah berlaku sebelumnya.

Pembentukan kelembagaan, penyusunan peraturan pelaksanaan, kapasitas penelusuran aset, dan independensi pengawasan akan menentukan apakah undang-undang ini benar-benar bekerja atau sekadar menjadi simbol keberhasilan legislasi.

Penutup: Tegas terhadap Korupsi, Tunduk pada Konstitusi

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting, tetapi bukan obat tunggal pemberantasan korupsi. Efektivitasnya bergantung pada konsistensi penegakan hukum, integritas aparat, transparansi pengelolaan aset, dan keberanian negara menerapkannya tanpa diskriminasi.

Negara harus mampu memastikan bahwa koruptor tidak menikmati hasil kejahatannya. Namun, pada saat yang sama, negara wajib menjamin bahwa setiap warga negara tidak kehilangan hak miliknya tanpa dasar hukum dan proses peradilan yang adil.

Sebab, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya berapa banyak aset yang berhasil dirampas, melainkan juga seberapa kuat negara membuktikan bahwa perampasan itu dilakukan secara sah, adil, dan konstitusional.

Jangan sampai negara berhasil merampas aset, tetapi gagal menegakkan keadilan. Pemberantasan korupsi harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap beradab dalam menjalankan kekuasaan. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *