Pemkot Ternate Belum Tuntas Tangani Masalah Pengangguran

Kota Ternate209 Dilihat

TERNATE, Tbn- Anggota DPRD Kota Ternate, Farijal S. Teng menilai bahwa saat ini pengangguran menjadi problem di Kota Ternate. Data BPS tersebut menunjukan suatu masalah yang sangat serius.

“Pemerintah kota (Pemkot) Ternate belum tuntas menangani masalah pengangguran sejak 2022 sampai 2023 yang angka presentasenya mengalami peningkatan, dan mungkin sampai 2024,” katanya, Senin (14/10/2024).

Farijal yang biasa disapa Ijal mengatakan hal itu karena data BPS menyebutkan bahwa, angka pengangguran tahun 2023 sebanyak 6,62 persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 5,77 persen.

“Pemkot harus memastikan data berkaitan jumlah angka pengangur an warga kota Ternate yang kesulitan mendapatkan pekerjaan,” lanjut nya. Agar pelaksanaan program betul-betul bersentuhan langsung dengan warga kota Ternate yang kesulitan mencari pekerjaan.

Terkaid dengan meningkatnya angka pengangguran, ujar dia, tentunya ini berdampak pada angka kemiskinan, kriminalitas dan keadaan ekonomi. “Penganguran menjadi salah satu masalah yang sangat perlu di perhatikan oleh pemerintah, karena dapat memberikan dampak pada keadaan ekonomi ditengah kehidupan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Ijal, banyak faktor yang mempengaruhi meningktnya angka pengangguran, seperti latar belakang pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang tersedia, Hal ini harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Masalah pengangguran tidak hanya diatasi dengan memberikan lapangan pekerjaan saja, tetapi juga harus disertai dengan program – program peningkatan keterampilan UMKM yang tepat sasaran, dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

“Agar mereka bisa mandiri dan juga dapat membuka kembali lapangan pekerjaan, dan hal Ini harus di lakukan secara konsisten oleh pemerintah kota Ternate agar masyarakat siap hadapi tantangan ekonomi Kedepan,” tuturnya.

Selanjutnya, menurut Ijal, untuk. menekan angka pengangguran, pemerintah juga harus menggunakan metode Padat karya pada setiap program pemerintah yang bisa di padatkaryakan, misalnya sektor konstruksi, pertanian, sektor pariwisata dan sektor lingkungan hidup.

Kalau semua di lakukan dengan padat karya, maka ada pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat secara signifikan di setiap kelurahan untuk masyarakat yang kesulitan mencari kerja.

“Kami berharap semua ini di kerjakan dengan konsisten menggunakan basis data, agar angka penganguran tersebut dapat di tekan menurun dengan Sangat signifikan,” katanya. (wis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *