TERNATE,Tbn- Bapemperda DPRD Kota Ternate sudah melakukan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Maluku dan Papua untuk memastikan perubahan nomenklatur ini benar-benar bisa membawa dampak unit usaha dari BPRS.
“Saya sebagai komisaris utama di unit BPRS ini sangat berharap bahwa bank perekonomian rakyat syariah ini akan menjadi cikal bakal lahirnya Bank Maluku Utara,” kata Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Selasa (24/12/2024).
Rizal menyampaikan hal itu terkait dengan, perubahan nomenklatur dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate.
“Perubahan ini amanat dari UU sehingga apa perbedaannya karena pemerintah lebih melihat bahwa ketika awalnya adalah bank pembiayaan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat itu dia lebih penekanan pada fungsi yang diberikan,” ungkapnya.
Rizal mengatakan, Bapemperda DPRD duduk bersama Pemerintah Kota untuk pematangan di tahap I akhir. Poin-poin dalam inventarisasi masalah itu lebih fokus sejauh mana bisnis plan BPRS ini mau dibawah kedepan seperti apa, dari perubahan nomenklatur ini.
“Sehingga harapan bank perekonomian rakyat syariah ini ketika nanti disahkan betul-betul dengan perubahan nomenklatur ini bisa main pada segmen yang mungkin selama ini yaitu ASN sebagai maket share terbesar untuk tetap eksis,” sambungnya menjelaskan.
Dalam mengelola dana pihak ketiga (DPK) maupun koor bisnis yang lain yang itu berpotensi untuk menam bah pendapatan yang berkontribusi pada devide yang diberi kan kepada pemerintah kota di setiap tahunnya.
“Ini penting karena dalam holding compony nanti di 2025 saya akan sampaikan kepada pak Wali ada beberapa usaha building company akan kita tutup, misalnya PT Alga,” sambungnya menjelaskan.
Kemudian ada beberapa unit usaha yang sudah dipastikan akan ditutu p. Rizal mengatakan, pihaknya me nutup dulu sehingga menghidup kan mana yang berpotensi dulu, salah satunya bank BPRS ini.
Tujuan pemerintah agar unit usaha mana yang memberikan kontribusi devide positif bagi PAD itu yang akan melakukan penyertaan modal. Sehingga apa yang menjadi keterbatasan PAD ini bisa diberi sumbang sih dari unit-unit usaha ini.
Kembali ke perubahan nomenklatur itu, Sekda mengatakan, semua fraksi-fraksi DPRD menyetujui dan dilaksanakan paripurna pengesahan Ranperda menjadi Perda Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate.
Bapemperda DPRD telah konsultasi dengan OJK Sulawesi Utara,Maluku dan Papua untuk memastikan peru bahan nomenklatur ini benar-benar bisa membawa dampak unit usaha dari BPRS. “Saya sangat berharap b
bank perekonomian rakyat syariah ini akan menjadi cikal bakal lahir nya Bank Maluku Utara,” ujarnya.
Pemerintah kota, menurut Sekda Rizal, tidak sekedar hanya membuat bisnis bank ini hanya kemudian menerima dana pihak ketiga kemudian mengelola kredit dan lain-lain. Tetapi ada harapan besar bahwa harus ada satu bank daerah yang membetuk-betul asli Maluku Utara.
Bank Perekonomian Rakyat Syariah inilah yang akan cibal bakal lahirnya bank tersebut. “Kami minta dukungan dan doa semua pihak untuk kurang lebih bank ini dia betul-betul sudah likuiditas,” pintanya melanjutkan
Kemampuan dia terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) bagus, kemudian NPL (Non-Performing Loan) bagus, LTR bagus. “Ini akan menjadi suatu kekuatan bagi Kota Ternate untuk memiliki bank yang betul-betul tingkat likuiditasnya bisa memenuhi standar dari sebuah bank,” bebernya.
