TERNATE,Tbn- DPRD Kota Ternate lewat Komisi I mendapat laporan Dinas Perhubungan (Dishub)semen tara mempersiapkan perangkat digital untuk penagihan dengan sistem digital, dan itu yang diharap kan, namun ada bilang belum pas, karena biar sistemnya digital tapi yang beroperasi itu masih orang.
Misalnya scan plat nomor kemudian karcis pembayaran lalu pembayarannya masih menggunakan cash atau manual. Sementara yang mau bayarnya elektronik karena kalau bayar manual maka percuma karena itu masih bisa diakali.
“Saya lebih condong itu mengguna kan pembayaran elektronik supaya pakai kartu, masyarakat harus dibiasakan dengan itu, kalau tidak ada kartu maka tidak bisa parkir,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Fuad Alhadi, Senin (6/1/2025).
Polisi partai Golkar itu mengatakan, ini kebutuhan sistem digitalisasi yang masyarakat kita harus per biasakan masyarakat seperti itu karena dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Alasan lain, menurut Fuad, bila sistem itu dipakai maka tenaga honorer di Dishub tidak terpakai karena sudah pakai sistem, tapi dirinya tetap tidak setuju karena tetap saja di lapangan butuh orang untuk mengatur, makanya mereka ini bisa dipakai.
“Karena retribusi ini ada hak dan kewajiban, mereka yang pakai jasa wajib bayar tapi mereka juga dapat hak untuk kenyamanan dan keamanan motor dan helmnya. Jadi tenaga honorer itu tidak akan hilang,sehingga tidak amburadul,” lanjutnya.
Hanya saja mereka tidak pegang duit, lalu mereka itu diberikan reward semacam bonus yang diatur. Misalnya satu petugas parkir dapat 1 Juta. Itu sudah lumayan Pendapatan tambahan.
“Sebaliknya, kalau dipegang pun biar mereka kerja jujur pun masyarakat tetap tidak percaya karena selama ini tidak capai target PAD,” pungkasnya.
