TERNATE,Tbn- Salah satu capaian utama dari lokakarya Penyusunan Regulasi Keterbukaan Akses Informasi dan Perlindungan Jurnalis ini adalah tersusunnya draft Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kesetaraan dan Keberlanjutan Jurnalistik di Kota Ternate.
Upi Asmaradhana menilai langkah Pemerintah Kota Ternate sebagai inisiatif luar biasa, karena menjadi yang pertama merancang regulasi daerah yang secara spesifik mengatur keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap jurnalis.
“Ini langkah konkret dan patut diapresiasi. Wali Kota Ternate menjadi inisiator yang mendorong hadirnya kebijakan daerah untuk melindungi jurnalis dan menjamin hak publik atas informasi,” ungkapnya, Sabtu (26/4/2025).
Dalam waktu dua hari, menurut dia, draft Perwali ini berhasil dirampungkan dan diserahkan ke Pemkot melalui Bagian Hukum, serta ke BBC Media Action sebagai bagian dari dokumentasi dan pembelajaran.
Upi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif, termasuk insan media, narasumber, dan perangkat pemerintah kota.
Helena Rea pun menyampaikan kekagumannya atas semangat kolaboratif para peserta.“Saya sangat kagum dengan kontribusi pemikiran dan refleksi dari para jurnalis di Ternate,” sambungnya.
Diskusi berlangsung hangat dan produktif. Ini bukan akhir, tapi justru awal dari kebersamaan kita dalam memperkuat jurnalisme yang sehat di kawasan timur Indonesia.
Workshop ini juga dihadiri Uslimin Usle (Presidium Kaukus Indonesia Timur), perwakilan AMSI Maluku Utara, aktivis dan blogger Kamaruddin Azis, anggota DPRD dan Kabag Hukum Pemkot Ternate, serta akademisi dan aktivis local lainnya. Daftar peserta, terlampir.
Para peserta mengikuti sesi diskusi panel, lokakarya penyusunan pasal-pasal regulasi, dan konsultasi kebijakan bersama pakar untuk menyusun rancangan peraturan daerah/provinsi yang mendukung keterbukaan informasi dan perlindungan jurnalis.
Dan di ujung kegiatan, workshop melahirkan satu dokumen regulasi berupa draft Peraturan Wali Kota Ternate tentang Kesetaraan dan Keberlanjutan Jurnalistik di Kota Ternate.
Lanjutan Kegiatan di Sulawesi sebagai lanjutan dari RMC 2025 dan upaya memperluas dampak positifnya, Kabar Makassar dan BBC Media Action akan menggelar Workshop Penyusunan Regulasi serupa secara maraton di sejumlah wilayah Sulawesi. Jadwal yang direncanakan meliputi:
Manado (Sulawesi Utara), Kendari (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah) dan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Setiap workshop akan mengusung tema dan agenda serupa, menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung kebebasan pers, akses informasi, dan kesetaraan pembangunan. Rangkaian kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari strategi untuk memperluas dampak Regional Media Conference 2025 dalam memperkuat perlindungan media, keterbukaan informasi, dan kesetaraan akses di kawasan timur Indonesia.
Dengan demikian, menurut Helena, kolaborasi Kabar Makassar–BBC Media Action terus berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia Timur melalui kebijakan publik yang lebih inklusif dan transparan.
Kabar Makassar adalah lembaga media independen yang konsisten mengangkat isu-isu pembangunan dan hak sipil di Indonesia Timur.
BBC Media Action adalah organisasi pembangunan media internasional yang didukung Pemerintah Inggris, bertujuan meningkatkan akses informasi dan memperkuat masyarakat sipil melalui media yang inklusif dan berkesinambungan. (***)
