TERNATE – Fraksi Demokrat DPRD Kota Ternate menyoal kebijakan pemerintah pusat yang pangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate tahun 2026. Pemangkasan tersebut berdampak pada laju pembangunan dan kualitas layanan publik.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD, Muslim Sahil, dalam pandangan umum fraksi di rapat paripurna pada Rabu (5/11/2025), mengatakan pemerintah daerah kini tidak leluasa mengelola fiskalnya akibat kebijakan tersebut.
“Pemangkasan TKD membuat rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Ternate 2025–2029 berpotensi terganggu. Karena itu, Fraksi Demokrat mendukung langkah strategis Wali Kota untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi Demokrat juga menyoroti adanya alokasi belanja hibah sebesar Rp 7 miliar lebih di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Muslim meminta pemerintah kota lebih selektif dalam menyalurkan dana hibah tersebut.
“Perlu penjelasan rinci, dana hibah itu diperuntukkan untuk kegiatan apa saja. Jangan sampai tidak tepat sasaran,” tegas Muslim wakil rakyat dari Partai Hanura di Parlemen ini.
Fraksi Demokrat selanjutnya menyerahkan pembahasan teknis RAPBD 2026 kepada Badan Anggaran DPRD untuk dikaji lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate. (**)
