Anggaran Dispar Turun 2025, Ekonomi Kreatif di Sektor Pariwisata Bangkit

Pariwisata48 Dilihat

TERNATE, Tbn – DPRD Kota Ternate lewat komisi II menaruh harapan kepada Dinas Pariwisata (Dispar) dengan kondisi anggaran memprihatinkan. Pasalnya, pagu anggaran Dispar Kota Ternate dari Rp 16 miliar (2024) menjadi Rp 10 miliar lebih di 2025 atau turun Rp 5 miliar lebih.

Pengakuan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, Rustam P. Mahli yang dicegat, usai pembahasan KUA-PPAS tahun 2025 antara Komisi II DPRD bersama Dinas Pariwisata Kota Ternate, Rabu (7/8/2024).

Kedepan menjadi catatan, sambungnya menjelaskan bahwa, kalau memang pariwisata berkelanjutan maka anggaran Dinas Pariwisata didorong naik sedikit, jangan sampai berkurang alias turun.

“Salah satu yang saya tekankan dan digarisbawahi disitu adalah peningkatan kapasitas SDM dan bagaimana konsentrasi di tahun 2025 itu bagaimana ekonomi kreatif bangkit di sektor pariwisata,” tegasnya.

Sehingga hari ini (kemarin) dirinya bersama dengan Komisi II DPRD lebih konsentrasi. Kalau memang bicara pariwisata berkelanjutan. “Kalau saya dua saja. Pertama, tahun depan peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan yang kedua, ekonomi kreatif di sektor pariwisata bangkit,”ujarnya.

Kalau bicara pariwisata berkelanjut an, menurut Rustam pagu anggaran Dispar tahun ini Rp 16 miliar tahun depan cuma Rp 10 miliar lebih dia turun. “Berarti kita tidak bicara pariwisata berkelanjutan,” lanjutnya.

Minimal Ternate itu harus prioritas sektor pariwisata. “Ternate kita jual apa, bukan tempat wisata, tapi bagaimana ekonomi kreatif bangkit
supaya kesejahteraan bisa meningkat lewat program Tononako,” tutur Rustam.

Menurutnya, program Tononako melalui Dinas Pariwisata sudah jalan. Dari komunitas UMKM yang kita kurasi 20 komunitas tersebut kita dapat 12 komunitas yang sementara bajalan ini. Tiap Minggu mereka undang kami untuk melihat hasil karya.

Dan itu berdampak positif harus berkelanjutan program Tononako yang dirintis, digagas oleh Dinas Pariwisata dan Bappelitbangda. Tononako itu harus diperjuangkan tahun depan. “Karena itu milik masyarakat, bukan milik orang- orang tertentu. Tononako III harus jalan tahun depan,” terangnya. (wis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *