TERNATE,Tbn- DPRD Kota Ternate mendesak pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penata an Ruang (PUPR) Kota Ternate segera membayar upah kerja proyek padat karya di kelurahan Kampung Pisang, Ternate Tengah.
“Dinas PUPR cepat agar bisa menyelesaikan pembayaran upah kerja proyek padat karya di Kampung Pisang yang sudah rampung hampir dua bulan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Jamian Koleng susu, Selasa (22/10/2024).
Politisi partai Gerindra ini menyampaikan, hal ini harus mendapat perhatian Pjs Wali Kota Ternate terha dap upah kerja proyek padat karya di kelurahan Kampung Pisang, sudah rampung tapi keluhan warga upah mereka belum dibayar.
Yang jelas, menurutnya, setiap kegiatan sudah pasti anggarannya ada, kemudian rencananya jelas. Keluhan mereka sampai hari ini proyek padat karya ini dikoordinasi oleh Lurah, komunikasi ke level atas Dinas PUPR belum terbayarkan.
“Saya juga lihat keterlibatan masya rakat pada pekerjaan, seperti pem bersihan got atau saluran drainase yang sudah didesain dalam proyek padat karya. Saya terima informasi dari tokoh masyarakat tadi sudah hampir dua bulan,” ungkapnya.
Sesuai informasi, Jamian mengata- kan, sudah pernah mereka komuni kasikan. “Yang namanya masyara- kat, dong tahu kerja hari ini sudah habis berarti dong tahu harus terba yar dong pung upah,” sambungnya menjelaskan.
Apalagi tenaga kerja proyek padat karya tersebut tukang ojeg yang tidak mencari tapi mereka memilih kerja di proyek padat karya yang punya penghasilan dan dikelola serta dikoordinasikan oleh RT, RW dan Lurah.
Jamian berharap masalah ini segera dituntaskan dan dilunasi karena itu hak-hak masyarakat yang secara fisik mereka sudah laksanakan apa yang menjadi tanggungjawab mereka dan sesuai dengan keluhan mereka sampai hari ini belum terbayar.
“Dinas PUPR minimal cepat merespon ini, karena keluhan masyarakat sudah pasti mereka anggap ini satu proyek pekerjaan yang sudah dianggarkan, tapi setelah mereka selesaikan pekerja tidak terbayar sampai sekarang,” ucapnya.
Sampai hari ini tidak terbayar, tegas Jamian, pihaknya akan temui Kepala Dinas PUPR Kota Ternate dan minta pertanggungjawaban kenapa sampai hari ini upah kerja proyek padat karya tidak ada. Kalau tidak ada biaya, mengapa suruh masyarakat kerja, dengan alasan proyek padat karya. (wis)
