TERNATE,Tbn- Guru-guru melakukan aksi mogok mengajar lantaran merasa kesal dengan ulah Kepala Sekolah yang tidak transparan (terbuka) mengelola anggaran. Hal ini mendapat reaksi dari DPRD.
Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif turun prihatin dengan kejadian di SD Negeri 1 Kota Ternate. Bahkan dirinya juga mendapat banyak laporan dari orang tua siswa.
.
“Kami tadi pagi langsung aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate,” katanya, Rabu (23/10/2025)
Kejadian ini, menurut Nella yang biasa disapa, kalau mau dievaluasi memang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini kaitan dengan aksi mogok kepada kepala sekolah karena faktor transparansi anggaran BOSDA dan BOS.
Bulan lalu di September seingatnya itu terjadi juga di SD 69. Sangat disayangkan kejadian serupa terjadi di SD yang bersampingan dengan Disdik. “Padahal seharusnya SD itu menjadi tolak ukur bagi seluruh SD di Kota Ternate,” sebutnya.
Problem ini, menurut Nella seharus nya tidak terjadi. “Saya anggap ini problem internal harusnya tidak mogok atau mengorbankan para siswa dalam mendapatkan hak pembelajaran secara baik,” lanjutnya. Itu yang harus ditekankan. Apalagi sampai menggembok hingga tidak ada proses belajar mengajar.
“Kedua, kami meminta dengan tegas Disdik untuk memfasilitasi bahwa kaitan dengan BOS dan BOSDA ada aplikasi maka seluruh proses laporan. Itu by sistem maupun manual,” ujarnya.
Khusus SD Negeri 1 ini Kepsek belum mengoptimalkan kaitan dengan transparansi anggaran itu benar sekali. “Kami meminta pihak dinas agar melakukan evaluasi, mengcrosscek pertanggungjawa ban dari Kepsek dan sistem trans paransi manajemennya jalan dan dioptimal sehingga tidak ada kecurigaan dari warga sekolah,” pintanya.
Jumlah siswa SD Negeri 1 banyak sekitar 381 siswa lalu dikalikan dengan rasio per siswa dari Dana BOS itu 1.80.000 sehingga total anggaran SD 1 kurang lebih Rp 400jutaan untuk BOS dan BOSDA yang rasionya Rp 20 ribu per siswa kurang lebih Rp 8 juta per bulan total Rp 90 juta lebih per tahun.
Kalau dari aspek pengelolaan transparan seperti yang dilakukan oleh beberapa sekolah yang sudah melakukan transparan secara baik terkait laporan pertanggung jawab an, tidak terjadi aksi seperti ini.
Menurut Nella, ini hal sederhana dampaknya terhadap siswa dimana siswa tidak mendapat hak belajar hari ini.”Kalau guru guru mau mogo k proses pembelajaran jangan dulu kan bisa pendekatan dengan pergi ke Dinas Pendidikan laporkan ke Kabid, Kadis agar persoalan ini tidak sampai mogok,” ujarnya.
Srikandi partai NasDem itu bilang, aksi mogok bukan solusi karena mengorbankan para siswa. “Kita berharap dengan adanya kebijakan pusat memecah kementerian khu sus pendidikan dasar dan mene ngah ini kita berharap dampak nya sampai ke daerah,” sambungnya.
Alhasil bisa bermuara terhadap kesejahteraan kepada para guru dan pengelolaan anggaran ini lebih tepat sasaran dan guna dirasakan oleh siswa siswi.
“Problem kita adalah rencana kerja tahunan yang berbasis kebutuhan sekolah masih banyak sekolah yang cenderung belum optimal dari aspek pelaporan dan rincian kebutuhan sekolah,” bebernya.
Nella menegaskan bahwa, bulan depan jika tidak taat aturan dan kepatuhan laporan maka ini berdampak pada alokasi Dana BOS di sekolah masing masing akan dihentikan oleh pemerintah pusat.
‘Yang penting yang namanya pendi dikan kami berharap diminimalisir aspek aspek yang bersinggungan dengan politik termasuk pengangkatan kepala sekolah harus berbasis kompetensi dan berdasarkan aturan,” lanjutnya.
Selama mengedepankan kompetensi maka ada banyak sekolah di Ternate akan baik dan bisa menjadi contoh. “Kita berharap ini menjadi pelajaran bersama dan kedepan tidak ada lagi karena ini sangat memalukan. Ini tidak dibenarkan terjadi kedepan meskipun cuman satu hari,” tandasnya. (wis)
