TERNATE, Tbn- Wakil ketua DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu menemukan banyak masalah yang disampaikan masyarakat dan pihak kelurahan pada saat dirinya melaksanakan reses di masa sidang pertama tahun 2025.
“Hampir di setiap kelurahan punya masalah yang sama, pertama WiFi kantor lurah tidak ada. Mereka swadaya. Padahal saat ini koneksi internet sangat penting terutama instansi pemerintah,” katanya, di ruang kerjanya, Rabu (15/1/2025).
WiFi (Wireless Fidelity), adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet tanpa memerlukan kabel.
Sistem IT membutuhkan itu, ucap Jamian, ini salah satu keluhan di kelurahan Takoma, Gamalama, Makassar Timur, Stadion, Kampung Pisang dan Maliaro. Proses penganggaran tidak dianggarkan WiFi padahal itu sangat penting.
Kedua, keluhan yang sama sampah di semua kelurahan. Penanganan sampah di tingkat kelurahan itu sama. Mereka sampaikan pelayanan sampah belum maksimal. “Saya tinggal di kampung pisang juga merasakan itu, banyak masalah dengan sistem viar ini,” ujarnya.
Ketiga, lampu jalan semua menge luh. Ini hal hal sepele namun perlu ditindaklanjuti apalagi memasuki bulan suci Ramadan. Makanya ini perlu mendapat perhatian Pemkot.
Begitu pula keluhan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai.
Karena menurut pegawai di kelurahan untuk bulan Desember belum terbayarkan. “Semua itu menjadi catatan kami, dalam rangka berkoordinasi dengan Pemkot sehingga menjadi perhatian utama,” bebernya.
Soal infrastruktur drainase dan talud ini penting tapi hal-hal di kelurahan juga mengeluh. Keluhan di Gamalama dimana kelurahan primadona di Ternate Tengah karena data informasi dari kelurahan, penduduk bisa bertambah 7-8 ribu karena ada penambahan pedagang dari beberapa daerah. Olehnya itu, tegas Jamian, hal ini jadi kendala dari sisi keamanan.
“Butuh pelayanan ekstra keamanan makanya mereka sampaikan dari sisi keamanan. Bhabinkhamtibmas sampaikan mereka sangat butuh ada pos khusus. Itu yang saya temukan di lapangan,” sebut ketua DPC Gerindra Kota Ternate itu.
Keempat, penimbunan BBM hampir di setiap kelurahan. Artinya terlalu bebas penjualan BBM yang beredar dimana mana dan tidak disertai sistem penjagaan. Hampir di setiap kelurahan, kios-kios berjualan BBM yang sangat berisiko.
Di Gamalama butuh akses keamanan masyarakat apabila terjadi musibah kebakaran. Dirinya rencana turun langsung melihat di sejumlah titik yang padat. “Ini men jadi hal penting yang perlu disikapi DPRD sekaligus pemerintah untuk mengeksekusi,” tukasnya.
