TERNATE,Tbn- Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas hutang tahun 2024 yang terbawa ke 2025.
“Kami bisa melakukan efisiensi senilai Rp 50 miliar. Pemkot masih bisa membayar kalau total hutang Rp 48 miliar,” kata Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, di kompleks gedung parlemen Ternate, Jumat petang (31/1/2025).
Rizal mengatakan, rapat tersebut membahas persiapan untuk mem bayarkan hutang 2024 terhadap sejumlah kegiatan yang belum sem pat dibayarkan. “Tadi juga kita sudah mengskemakan sumber pembiayaan dan ada juga rasionalisasi yang kami lakukan,” ujarnya.
Hasil review Inspektorat, Sekda bilang, hutang Pemerintah Kota di angka Rp 48 miliar lebih. Di rasionalisasi untuk komponen PTT kurang lebih Rp 12 miliar, kemudian pada komponen-komponen lain menaikkan pendapatan Rp 3,5 miliar.
“Kita juga melakukan penundaan untuk pekerjaan jalan karena kita ada kompensasi Rp 30 miliar dari Kementrian. Pagu di APBD jalan ini Rp 25 miliar.Kita menghindari pemangkasan pagu di OPD yang kita lihat sudah sedikit turun,” lanjutnya.
Maka TAPD mengambil inisiatif melaporkan ke Banggar DPRD untuk salah satu porsi yang ditahan adalah pembangunan jalan di Kota Ternate. “Itu sebesar Rp 25 miliar yang total keseluruhan itu kami bisa melakukan efisiensi sebesar Rp 50 miliar,” ucapnya.
Artinya, kata Rizal, kalau total hutang Rp 48 miliar, Pemkot masih bisa membayar. Ini langkah-langka h yang diambil TAPD. “Yang kami menghindari adanya pemangkasan di OPD. Karena perlu kami antisipasi juga diterbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025,” sambung nya menjelaskan.
Maka tidak menutup kemungkinan ada rasionalisasi di tahap dua sete lah pihaknya mengskemakan pembayaran hutang dan luncuran ini. “Sehingga kami TAPD menyusun strategi untuk memaksimalkan semua yang ada di APBD itu bisa ber jalan secara maksimal,” kilahnya.
Rizal sebut, di beberapa poin itu ada rasionalisasi perjalanan dinas,
ada rasionalisasi Alat Tulis Kantor (ATK) kemudian menghindari pekerjaan-pekerjaan yang out-put tidak terlalu berdampak ke masyarakat dan ada beberapa item lagi.
“Ini yang akan kami rasionalisasi. Nanti kami buat skema dulu baru kami mengambil waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman Banggar DPRD Kota Ternate,” pungkasnya.
