TERNATE,Tbn- Pemerintah kota (Pemkot) Ternate butuh dana yang cukup besar untuk bayar apa yang harus dikeluarkan. Sementara dana yang masuk sangat terbatas, sehingga TAPD Kota Ternate harus men cari solusi agar bisa direalisasi.
“Dana yang masuk tidak sebanding dengan dana yang nanti harus dike luarkan atau yang harus dibayar kan pemerintah,” ujar Junaidi A. Bahrudin, Anggota DPRD Kota Ternate, Jumat (14/3/2025).
Politisi partai Demokrat memberi contoh, tengah dilakukan persiapan pembayaran hutang pihak ketiga, kemudian tunjangan tambahan penghasilan (TTP), honor buruh sampah, kader posyandu itu yang bicarakan untuk dibayarkan nanti.
“Jadi memang ada dua opsi, yaitu koordinasi ke Kementrian Keuangan terkait dana transfer dan kedua koordinasi ke provinsi terkait dana bagi hasil (DBH) supaya hutang pemerintah provinsi bisa dibayar ke Pemerintah kota Ternate,” katanya.
Terpisah ketua DPRD Kota Ternate,
Rusdi AIM mengatakan, total hutang Rp 48 miliar, sudah dibayar Rp 5 miliar ditambah lagi Rp 3 miliar menjadi Rp 8 miliar, sehingga sisa Rp 40 miliar. Ini yang menjadi kendala TAPD untuk harus dilunasi.
“Maka kami tekankan agar TAPD berupaya mencari solusi agar bisa terealisasi bulan ini. Memang beban belanja wajib di bulan Maret ini cukup banyak sehingga ini menjadi beban,” ungkapnya.
Menurut Rusdi, hutang pihak ketiga lebih banyak di Dinas PUPR. Dirinya tidak tahu angka pasti. Bahkan informasinya ada beberapa yang sudah dibayar itu sebagian kecil, dan sebagian besar belum dibayar.
“Ini yang menjadi soal agar TAPD segera mencari solusi. “Kita ber harap Pemkot koordinasi dengan provinsi agar DBH dibayarkan sehingga bisa menutupi hutang tersebut,” katanya.
