TERNATE,Tbn- Pimpinan DPRD Kota Ternate kecewa dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan di lingkup Pemerintah kota (Pemkot) Ternate, karena mereka dinilai tidak konsisten.
“Saya sangat kecewa dengan OPD pengelola PAD karena mereka tidak konsisten, tidak siap dalam menghadapi perkembangan yang masif saat ini,” tutur Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, Rabu (19/3/2025).
Jamian bilang, pemerintah pusat cukup laju dan di daerah butuh gas full tapi hasil laporan pertemuan bahwa masih berupaya menangani beban yang cukup besar. Kurang lebih Rp 60 -Rp 70 miliar termasuk hutang pihak ketiga yang tertunda.
“Itu semua harus dituntaskan dan bertanggungjawab dan tidak ada alasan PAD tidak capai target sehingga tidak membayar hutang.
Pemkot masih berupaya menanga ni beban yang cukup besar, sehingga harus putar otak,” ucap dia
Misalnya contoh dana bagi hasil atau DBH tidak tepat waktu. Itu tugas pemerintah untuk mengejar kenapa Pemerintah Provinsi (Pemprov) membayar DBH kepada Pemkot Ternate tidak tepat waktu.
“Kemudian kegiatan yang menyumbang tidak sesuai PAD misalnya pasar Sasa. Ada banyak kegiatan yang tidak capaian dan ini bukan ranah DPRD. Ini harus dikejar oleh pemerintah terutama OPD penge lola pendapatan,” ujarnya.
Jamian mengatakan, sampai saat ini Pemkot Ternate masih putar otak dan mengambil langkah untuk membayar kewajiban pemerintah terhadap seluruh ASN, PPPK dan PTT maupun hutang pihak ketiga.
“Ini tanggungjawab pemerintah bersifat penting. Kemudian soal keuangan Pemkot, DPRD tidak ingin tahu lebih dalam,” jelasnya.
