TERNATE,Tbn- Setelah “gagal” gandeng investor mengelola plaza gamalama modern, Pemerintah kota (Pem kot) Ternate kembali berencana plaza tersebut bakal dialihfungsikan atau disulap menjadi rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Ternate.
Anggota DPRD Kota Ternate dapil Ternate Tengah, Nurlaela Syarif mengatakan, skema yang ditawar kan atau yang dilakukan oleh Pemkot ini yang terpenting adalah analisa kelayakan gedung daripada Plaza Gamalama
“Karena tata ruang, analisa AMDAL, lalu lintas, parkiran apakah ada pembebasan lahan dan paling urgent limbah medis IPAL itu yang paling urgent dari seluruh rangkaian,” katanya, di gedung DPRD Kota Ternate, Senin (14/4/2025).
Selama Pemkot bisa memenuhi segala aspek tersebut maka langkah pemanfaatan plaza gamalama men jadi RS baik untuk ditindaklanjuti dengan catatan harus melakukan seluruh analisa kajian secara komprehensif sesuai standar rumah sakit (RS).
Standar RS itu, polisi partai NasDem ini yang biasa disapa Nella menyampaikan bahwa, pertama harus dikelola oleh Dokter sebagai Direktur. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) itu kategori paling penting.
“Saya melihat RSUD Kota Ternate menggunakan bangunan Puskes mas kota dan itu mempengaruhi akreditasi semenjak dicanangkan belum ada bangunan yang representatif status di pusat itu terdaftar gedung Puskesmas,” sambungnya.
Kedua, Kita punya Universal Health Coverage atau UHC jaminan kesehatan sementara. Kalau kita tidak punya RS nanti percuma tidak ada uang yang masuk ke daerah.
Ketiga, dokter spesialis begitu banyak, tapi dokter tidak bisa mengabdi. Perawat dan lain. Jangan mereka ini disekolah kan tapi mengabdi di tempat lain karena tidak ada fasilitas yang disediakan.
“Jadi dari aspek mudaratnya saya melihat banyak yang plus daripada minus karena pemanfaatan aset ini baik namun dengan catatan studi kelayakan sampai Inspektorat mengeluarkan rekomendasi benar benar memenuhi syarat,” lanjutnya.
Kalau sudah silahkan. Kalau dalam waktu dekat tolong gunakan konsultan yang benar benar paham agar seluruh proses berjalan dengan lancar. Prinsipnya DPRD support.
Bangun plaza yang gagal dikelola investor, menurut Nella, anggaran yang digelontorkan Rp 96 miliar (APBD) yang sangat besar di masa itu tetapi pemanfaatan nilai besar belum juga sampai saat ini pasca dibangun dan diserahkan.
Pemanfaatan aset itu begitu penting daripada menjadi rumah bagi perilaku penyimpangan, aset menjadi rusak. Maka langkah untuk melakukan pemanfaatan karena tidak ada peminat meski sudah diturunkan nilai investasi untuk bisa menindaklanjuti fungsi dari Plaza Gamalama sesuai peruntukan awal belum ada.
“Maka dengan kondisi yang ada ketika Pemkot ingin membangun fasilitas kesehatan yaitu RS yang urgent. Menurut saya sangat positif, kenapa karena skema pembangunan RS itu yang pertama mau dibangun di reklamasi Kayu Merah itu senilai Rp 132 Miliar proyek multi years,” katanya.
Tetapi, lanjut dia, niatnya untuk bangun RS dan sudah ada visibility studi dengan anggaran Rp 1,2 miliar tapi skema itu tidak berjalan sampai sekarang. Padahal sudah mendekati Rp 150 miliar untuk rencana pembangunan RS tapi tidak ada.
Kedua skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema kerja sama antara pemerintah dan PT WIKA dengan skema pinjaman investasi dari pemerintah pusat yang dipangkas melalui DAK dan DAU Rp 1,6 Triliun.
“Yang setiap tahun dalam 10 tahun akan memotong Rp 160 miliar dari APBD kita. Bayangkan PAD Kota Ternate tidak capai angka target Rp 150 miliar hanya di angka Rp 75 miliar rata-rata ini mau dipotong DAU dan DAK,” sambung Nella.
Maka urusan pemerintahan yang lain seperti apa apalagi ada efisiensi anggaran saat ini. Makanya, itu sangat berat. Meskipun niat baik dengan nilainya fantastis tapi skema ini membuat beban untuk APBD. (**)
