TERNATE,Tbn- DPRD Kota Ternate menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota 2024 dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada bidang pendidikan.
“Masih terdapat anak putus sekola h. Sekolah di tiga pulau terluar (Bahim) kekurangan guru mata pela jaran dan sekolah di Bahim menga lami kesulitan menyelenggarakan Assesmen nasional,” ujar Junaidi A. Bahrudin, Selasa (22/4/2025).
Ketua pansus LKPJ Walikota tahun 2024 itu menyatakan, capaian Angka Putus Sekolah (APS), Ketua pansus LKPJ Walikota tahun 2024
APS untuk SD/MI Kota Ternate masih berada pada posisi 0,35 persen dari target 0 persen.
“Artinya bahwa masih terdapat anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) / Madrasah ibtidaiyah (MI) pada penduduk usia 7 – 12 tahun,” ujarnya.
Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs atau pendidikan menengah pertama capaian kinerjanya berada pada angka 0,33% dari target 0% APS pada penduduk usia 13 – 15 tahun.
Walikota Ternate perlu melakukan upaya-upaya yang serius guna memastikan tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah di Kota Ternate, termasuk upaya untuk mengalokasikan dana BOSDA sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi Anak Putus Sekolah.
Begitu pula pemerataan distribusi Guru di tiga Kecamatan di daerah terluar (Bahim) serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru.
Di tahun 2024, terdapat beberapa sekolah di Bahim yang kekurangan tenaga guru untuk beberapa mata pelajaran, seperti guru Agama Islam, Guru Bahasa Indonesia, Guru Bahasa Inggris, Guru Prakarya, Guru Penjaskes dan Guru Matematika.
Dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan, Walikota, melalui leading sektor terkait perlu melaku kan kajian untuk memastikan adanya pemerataan distribusi Guru di 3 Kecamatan didaerah terluar (Bahim) serta melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi guru.
Dia menyebut, pemerataan fasilitas Assesmen Nasional untuk sekolah di Kecamatan di daerah terluar (Bahim). Di tahun 2024, sekolah- sekolah yang ada di tiga pulau terluar mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Assesmen nasional, salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya fasilitas Laptop jenis Chromebook secara merata dan lengkap di setiap sekolah.
DPRD menemukan adanya sekolah seperti SD 81, SD 82, SD 83 di kecamatan Hiri yang harus meminjam fasilitas Chromebook dari SMP yang ada di hiri untuk pelaksanaan Assesmen nasional tahun 2024.
“Di tahun 2025, Pemkot Ternate perlu memastikan ketersediaan Fasilitas Chromebook untuk seluruh sekolah di 3 Kecamatan terluar (Bahim) guna kemudahan dan kelancaran penyelenggara ran Assesmen nasional,” sambungnya.
Junaidi menambahkan, program Literasi bagi warga kota dan pembentukan perpustakaan yang memadai disetiap Kelurahan.
“Walikota wajib melaksanakan Gerakan literasi di lingkungan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat,” pungkasnya. (***)
