TERNATE – Upaya pengembangan ekonomi daerah menjadi salah satu proses pembangunan yang memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tepat sasaran serta bertujuan untuk membuka keterisolasian.
“Saat ini masih adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang karena masih adanya kesenjangan wilayah kepulauan (Hiri, Moti dan Batang Dua dan konsentrasi sentra perdagangan masih berada di pusat kota,” nilai Fraksi PKB DPRD Kota Ternate, Senin (23/6/2025).
Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Ternate, Mochtar Bian menyikapi Wali Kota Ternate telah menyampaikan LPP APBD tahun 2024. Hasil pop pem bangunan belum secara merata, adil dan transparan dapat menyentuh serta dinikmati oleh masyarakat secara profesional,” ujarnya.
Fraksi memahami bahwa hal ini karena masih adanya berbagai kendala, di antaranya kendala geografis, kendala transportasi, kendala perencanaan dan pengang garan, serta kendala-kendala sosial lainnya.
“Fraksi PKB mendorong kedepan, agar misi ke-5 Ternate Andalan Jilid II yakni Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Yang Tangguh dan Unggul Berbasis Kepulauan,” sambungnya menjelaskan.
Yang juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengoptimalkan pengendalian laju inflasi, dengan sasaran terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah dapat dilaksakan oleh Pemkot Ternate periode yang baru ini mel lui slogan TERNATE ANDALAN jilid II.
Fraksi PKB juga menyoroti kondisi reali sasi pendapatan daerah, khusus jenis penerimaan daerah sektor retribusi capaiannya tidak maksima l atau hanya 51,93 persen. Hal ini terjadi disetiap tahun anggaran. “Kami meminta kepada Pemkot Ternate agar memperhatikan beberapa kelemahan sektor retribusi daerah yang harus segera dibenahi,” kata Mochtar.
Belanja daerah, Fraksi PKB melihat menyerapkan belanja daerah pada tahun 2024 hanya mencapai 89,99 persen, menanda kan perencanaan masing-masing perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan belum maksimal dilakukan.
“Penyerapan anggaran sebagian besar diakhir tahun, menjadi catatan Fraksi PKB, karena belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kinerja dan perencanaan yang tidak terukur oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan realisasi program, kegiatan dan anggaran tidak berjalan diawal tahun,” pungkasnya. (**”)
