TERNATE – Fraksi Golkar (FG) DPRD Kota Ternate memberikan catatan dan masukan ke pemerintah sesuai substansi dan materi muatan Ranperda RPJMD serta Rancangan Akhir RPJMD Kota Ternate tahun 2025-2029.
“Kami mengapresiasi karena Ran perda ini dibahas secara konprehensif sesuai mekanisme yang diatur dengan pelibatan berbagai pihak yang kompeten dalam rangka memboboti dan menyempurnakan nya,” ujar juru bicara Fraksi Golkar DPRD Ternate, Bahtiar Mole, Jumat (11/7/2025).
Karena, menurut FG, sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan di daerah, dokumen RPJMD butuh masukan dan kompilasi keunggulan dari berbagai pihak. Bahtiar mengutip Benjamin Franklin menyebut If You fail to Plan, You are planning to Fail. Jika anda gagal dalam membuat peren canaan maka sejatinya Anda telah merencanakan kegagalan.
Sebagus apapun dokumen RPJMD yang nanti kita tetapkan bersama, komitmen dan keikhlasan seluruh perangkat pemerintah daerah untuk melaksanakan detail dan konten RPJMD adalah sebuah keharusan dan kewajiban bersama.
“Kami juga berpandangan akan sangat produktif jika sebelum penyampaian RAPBD tahun 2026, Ranperda RPJMD telah diperdakan sehingga bisa digunakan untuk menjadi sumber dan dasar perencanaan pembangunan tahun 2026,” ucap FG.
Bahtiar bilang, Ranperda RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan visi dan misi, tujuan, Sasaran, Strategi serta Indikator Kinerja Utama yang diimplementasikan melalui program prioritas.
“Tentunya implementasi dari RPJMD ini harus didukung oleh kesiapan dari masing-masing OPD dalam menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan prog ram prioritas serta tolak ukur kinerja pencapaiannya. Sehingga RPJMD TERNATE ANDALAN Jilid II ini dapat menjadi dasar perencanaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate,” tutur FG.
FG mengapresiasi atas diakomodir nya beberapa masukan yang telah disampaikan pada materi Ranwal RPJMD khususnya pada pengembangan pariwisata, yang tetap mem perhatikan kualitas bukan hanya kuantitas atau jumlah kunjungan.
“Beberapa masukan lain terkait pengelolaan sam pah secara partisipatif yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran kedepan,” tambahnya. (***)
