TERNATE – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Sabtu (23/08/2025) di Hotel Bella, Kota Ternate, Maluku Utara.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah hingga pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan dan layanan pertanahan dan tata ruang.
Pada Rapat Koordinasi tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda ini, menyerahkan 28 sertipikat aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan 15 sertipikat tanah elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dalam kesempatan itu pula, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima aset Barang Milik Daerah, berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk Kanwil BPN Maluku Utara di Sofifi dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi.
Dilakukan juga penandatangan Perjanjian Kerja Sama, antara Kepala Kantor Pertanahan dan Bupati/Walikota di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Tengah dan Kepulauan Sula dalam rangka legalisasi aset tanah, penanganan permasalahan pertanahan hingga dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional di Provinsi Maluku Utara.
Menteri Nusron dalam kesempatan ini, didampingi oleh Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antar lembaga, Muda Saleh; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis beserta jajaran. (**)
