TERNATE – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly kembali memimpin apel pagi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate, yang terletak di Kelurahan Sasa, Ternate Selatan Rabu, (22/10/2025).
Sekda Rizal Marsaoly menyampai kan bahwa, Program Rabu menyapa ini untuk melakukan fungsi kontrol atau pengawasan pegawai guna memaksimalkan kinerja- kinerja OPD. Maka hari ini saya berkesempatan melakukan Rabu Menyapa di DKP.
Menurut Rizal, memang saat ini sudah ada regulasi yang mengatur sejumlah kewenangan yang awal nya masih melekat di Dinas Kabupaten/Kota, kini sudah sebagian dilimpahkan ke DKP Provinsi, khususnya kewenangan Perikanan Laut.
“Sehingga yang kita lihat sekarang ini, nelayan kita yang ada di pesisir. Maka yang menjadi tantangan ke depan, harus ada kerja-kerja kreatif dari DKP Kota Ternate untuk terus berinovasi,” ujarnya.
Paling tidak, lanjut Rizal, budidaya perairan air tawar menjadi alternatif dari perubahan regulasi itu, harus dioptimalkan. Disamping ada pengelolaan hasil tangkapan ikan di laut, yang selama ini sudah menjadi sumber pendapatan para nelayan.
“Kemudian, harus ada pemberdaya an yang dilakukan oleh DKP Kota Ternate kepada nelayan-nelayan kecil yang ada di Kota Ternate. Karena, itu yang menjadi dasar bagi DKP untuk bisa menampung ke dalam postur APBD, misalnya pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan penguatan permodalan, kepada nelayan kecil,” paparnya.
Sekda lebih lanjut mengatakan, nelayan kita yang ada di Ternate ini armada tangkap mereka juga tidak terlalu besar, paling tidak ukurannya 2-5 GT. “Dan setiap tahun harus kita suport, untuk bagaimana pola-pola pemberdayaan bagi nelayan- nelayan kecil itu ada. Karena di DKP ada disertifikasi pendapatan Perikanan,” ungkapnya.
Rizal saat kegiatan apel pagi ini, merupakan Program Rabu Menyapa dari Pemerintah Kota Ternate yang dilakukan setiap seminggu sekali. ASN dilingkup DKP diingatkan agar tidak melaku kan sekat-sekat atau ego sektoral dengan pimpinan, agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Harus bersinergi dengan pimpinan untuk menjalankan program kegiatan bersama yang benar-benar terukur, tepat sasaran dan paling penting adalah transparansi kebijakan anggaran kegiatan,” kilahnya. (**)
