TERNATE – Fraksi PDI Perjuangan- Perindo DPRD Kota Ternate menyampaikan sejumlah catatan penting dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 yang masih perlu dikaji lebih dalam sebelum disahkan.
Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksinya, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan –Perindo, Sartini Hanafi, menyoroti ketimpangan pembangunan di tiga kecamatan pulau terluar, yaitu Hiri, Moti, dan Batang Dua.
Masyarakat di wilayah tersebut masih menghadapi kesulitan dasar seperti akses listrik, infrastruktur, dan pasar. “Bayangkan, Pulau Tifu re hingga kini belum menikmati listrik 24 jam. Pemerintah harus memastikan pembangunan berjalan merata, bukan hanya di pusat kota,” katanya, Rabu (5/11/2025).
Sartini berharap, meski terjadi pengurangan dana transfer dari pusat, program prioritas Pemkot Ternate tahun 2026 tetap berpihak pada masyarakat kecil dan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa pihaknya mencermati adanya penurunan signifikan pada proyeksi pendapatan daerah, khususnya pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.
Berdasarkan hasil telaah kami, total pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 hanya mencapai Rp929,01 miliar, turun sekitar Rp189,5 miliar atau 19,68 persen dibanding kesepakatan sebelumnya dalam KUA-PPAS 2026 yang mencapai Rp1,11 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan tersebut terjadi karena penyesuaian dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang alokasi transfer ke daerah. Fraksi PDIP–Perindo meminta penjelasan dari pemerintah kota, program mana saja yang akhirnya tidak diakomodasi dalam RAPBD 2026 setelah penyesuaian itu dilakukan.
Selain pendapatan, Fraksi PDIP–Perindo juga menyoroti struktur belanja daerah. Dari total belanja tahun 2026 sebesar Rp926,01 miliar, sebagian besar terserap untuk belanja operasional mencapai Rp890,97 miliar.
Sartini menilai, kenaikan belanja pegawai dari Rp569,06 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp608,52 miliar di tahun 2026 perlu mendapat penjelasan rinci.
“Kita tidak menemukan data jumlah pegawai per golongan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Ini penting agar publik tahu dasar kenaikan anggaran tersebut,” ujarnya.
Fraksi PDIP–Perindo bilang, pentingnya optimalisasi PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi, untuk menutup penurunan dana transfer pusat. “Pemkot Ternate agar lebih serius menggali potensi PBB-P2 sebagai salah satu sumber penerimaan utama,” pungkasnya. (**)
