TERNATE – Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan target retribusi parkir senilai Rp 5 miliar setiap tahun, angka ini realistis berdasar kan potensi kendaraan yang beroperasi di Kota Ternate. Dinas Perhubungan selama ini tidak capat target.
Anggota DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Bahruddin, mengatakan bahwa, penurunan capaian retribusi ini membuka ruang spekulasi terjadinya kebocoran anggaran retribusi parkir.
“Penilaian DPRD didasarkan pada tiga indikator, yakni tren capaian retribusi yang tidak stabil, fakta jumlah kendaraan yang terus meningkat di Kota Ternate, serta kajian akademik yang dilakukan oleh akademisi dan telah dipelajari oleh DPRD,” jelasnya.
Junaidi mengatakan hal itu, usai rapat Banggar DPRD bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dan Dinas Perhubungan Kota Ternate, agenda melakukan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2026.
“Kalau potensinya besar bisa sampai capai Rp 5 miliar, tetapi realisasinya kecil, berarti ada yang bocor. Target itu dibuat karena potensi dihitung secara matematis, bukan sekadar perkiraan,” katanya saat di temui pada Selasa petang (18/11/2025)
Contoh bila dihitung jumlah kendaraan sepeda motor di Kota Ternate 100.000 unit x Rp 2.000 per hari x 30 hari x 12 bulan. Nilainya fantastis. “Ko Dishub selama ini tak capai target, ditetapkan Rp 5 miliar capaian hanya Rp 1 miliar,” jelasnya.
Politisi partai Demokrat ini mengatakan, Dinas Perhubungan hingga kini tidak pernah memberi kan penjelasan komprehensif terkait faktor-faktor yang menyebabkan target retribusi parkir selama ini tidak tercapai.
Junaidi menilai Dishub seharusnya mengambil langkah inovatif, salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi pengelolaan parkir untuk menekan potensi kebocoran di tingkat petugas lapangan maupun pengelola.
“Dinas Perhubungan tidak pernah menyampaikan penyebab detail kebocoran itu. Kalau ingin transparansi dan peningkatan pendapatan, digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi satu keharusan,” pungkasnya. (**)
