TERNATE – DPRD Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan kerja (kun ker) ke DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, diterima wakil ketua I DPRD, Amin Subuh didampingi anggota Tasman Balak, Rabu (3/11/2025).
DPRD Kabupaten Buton tertarik kunjungan kerja ke Kota Ternate sudah dua kali. Kali ini lima orang anggota DPRD Buton menyambangi DPRD Ternate, untuk sharing peran pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.
“Tertarik karena kami lihat potensi kota Ternate luar biasa dari sisi pariwisata dan Ternate terkenal sebagai Kota Rempah-Rempah,” kata koordinator kunker Anggota DPRD Kabupaten Buton, Sumarli, Rabu (3/12/2025).
Yang pastinya, menurutnya, banyak orang yang berminat ke Kota Ternate, termasuk DPRD Buton sudah dua kali ke Kota Ternate. Kami tertarik karena ibu Gubernur Sherly juga promosikan wilayah Maluku Utara ini, untuk bisa dikunjungi.
“Saya kira ini perlu sharing karena Kota Ternate budaya sama dengan Buton dulu, dari Kesultanan memang sudah ada kerja sama Kesultanan Buton dan Kota Ternate. Jadi perlu sharing informasi untuk bisa mengembangkan daerah,” ujarnya.
Setelah mendapat informasi dari DPRD, lanjut politisi partai Demok rat ini berkeliling melihat kondisi Kota Ternate. “Barangkali ada bebe rapa hal yang bisa kita sharing di kabupaten Buton tentang perkembangan kota Ternate,” tambahnya.
Selain melihat peran pemerintah daerah meningkatkan PAD sektor pariwisata, Sumarli mengatakan bahwa, pihaknya juga melihat orang masuk ke Maluku Utara lewat Kota Ternate setelah itu ke wilayah wilayah lain.
“Jadi kami bicara bagaimana distribusi orang-orang ini dari Kota Ternate ke pulau-pulau yang lain, karena kami juga di Buton daerah kepulauan. Saya kira ini bisa diambil hikmah pelajaran dari Kota Ternate,” tambahnya.
Terpisah wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh menyampai kan bahwa, mereka lebih banyak ingin mengetahui lebih dekat bagaimana pengelolaan pariwisata. “Pariwisata di Kota Ternate pengelolaan seperti apa,” katanya.
Amin mengatakan, kemudian tadi juga mereka transportasi laut. Karena mengingat Ternate sama dengan Buton yang daerah kepulauan atau daerah yang dikelilingi oleh laut, bagai mana pengelolaan transportasi laut.
“Pengurangan TKD juga sama, bukan hanya Buton dan Ternate, tapi semua kabupaten kota dan provinsi di Indonesia mengalami hal yang serupa. Kita harus mem perkuat PAD dan kita harus kelola maksimal,” tuturnya.
Amin bilang, dalam pengelolaan PAD tidak terbatas pada adanya pengurangan TKD di 2026. Ini men jadi momen bahwa daerah tidak harus banyak berharap atau mem perkuat dari TKD tadi.”Disaat terjadi hal seperti begini, kita sudah harus berpikir memperkuat PAD,”ucapnya.
Begitu pula masalah pelabuhan transportasi laut. “Tidak semua pelabuhan transportasi laut dikelola oleh Pemerintah Kota,” tegasnya. Amin memberi contoh, pelabuhan semut masih dikelola oleh Pelindo maupun pelabuhan Bastiong.
Jadi tidak semua pelabuhan transportasi laut yang ada di Ternate dikelola Pemkot Ternate. Pelabuhan Batang Dua, Hiri, dan Moti dikelola Pemkot. “Kedepan pemkot perlu ambil alih pelabuhan laut yang dikelola pihak lain,” tandasnya. (**)
