TERNATE – Anggota DPRD Kota Ternate telah banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait penerimaan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Sebagian sudah dibantu di arahkan misalkan ke kelurahan, namun ada juga yang tidak bisa dapat sama sekali.
Keluhan ini disampaikan dari bebe rapa kelurahan, salah satunya kelurahan Salero, kecamatan Ternate Utara. “Sebagai Anggota DPRD dan atas nama masyarakat, saya prihatin terkait Bansos ini,” katanya, Sabtu (13/12/2025).
Politisi partai NasDem ini pun berharap agar ada perhatian serius oleh pihak terkait untuk mengontrol penerima bansos agar tepat sasaran. Ia menyarankan ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu meliputi perbaikan data berkelanjutan melalui sinkronisasi Dukcapil & Kemensos, penguatan pengawasan lapangan oleh pendamping sosial dan pemerintah desa/kelurahan.
Serta partisipasi aktif masyarakat melalui fitur “Usul” dan “Sanggah” di Aplikasi Cek Bansos untuk melaporkan yang tidak layak atau mengusulkan yang berhak, didukung teknologi digital dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan data akurat dan penyaluran efisien.
Ade Mat biasa disapa menyampaikan, Strategi Utama untuk Pengawasan Tepat Sasaran yaitu Peningkatan Kualitas Data (Fundamental): Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Berkala: Pemerintah daerah (desa/kelurahan) wajib memperbarui data penduduk (kemiskinan, kepemilikan aset, rekening bank) secara rutin untuk memastikan akurasi data, bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dan BPS.
Sinkronisasi Data: Integrasi data antara Dinas Sosial, Dukcapil, dan kementerian terkait agar data pene rima selalu up-to-date. Pengawasan dan Validasi Lapangan: Pendamping Sosial: Pendamping PKH atau pendamping desa melakukan survei langsung untuk memvalidasi kelayakan penerima.
Pemerintah Desa/Kelurahan agar Berperan aktif dalam memverifikasi dan memvalidasi data penerima di tingkat lokal. Pemanfaatan Tekno logi dan Aplikasi, yaitu Aplikasi Cek Bansos: Masyarakat bisa melaporkan penerima yang tidak layak (“Sanggah”) atau mengusul kan yang berhak (“Usul”) dengan bukti, juga bisa mengajukan sanggahan jika terhapus tapi layak.
Begitu pula Dashboard Monitoring & APIP: Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menggunakan dashboard untuk audit berkala dan mempermudah pengawasan.Agen Lakupandai: Menggunakan agen di pelosok untuk penyaluran lebih efi sien dan mengurangi ruang korupsi, seperti sistem rekening virtual.
Peran Masyarakat dan Sinergi Lembaga dan Pelaporan Aktif, Warga didorong untuk proaktif menggunakan fitur di Aplikasi Cek Bansos untuk melaporkan ketidaktepatan penyaluran. Koordinasi Multi-Pihak: Sinergi antara Bulog, Dinas Sosial, Pemdes/Pemkel, dan aparat pengawas sangat penting.
Selain itu, tambah wakil rakyat ini, Penguatan SDM dan Sistem tidak kalah penting,SDM Terpercaya Memastikan pengelola bansos benar-benar terpercaya. Standarisasi Kualitas dalam menentukan stan dar kualitas komoditas bansos (misal: beras) agar tidak dijual kem bali di pasar karena kualitas buruk.
Dengan langkah-langkah ini, menurut anggota Komisi II DPRD Kota Ternate ini, penyaluran bansos diharapkan lebih adil, tepat guna, tepat jumlah, dan benar-benar menyentuh masyarakat miskin ekstrem.
Ade Mat juga menilai bahwa, karena lemahnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi penyebab utama kebingungan masyarakat terkait untuk mendapatkan informa sifalid, misalkan yg sudah dapat bansos PKH sudah tidak akan dapat lagi Bansos jenis lainya,atau seperti apa info terbarunya itu kan harus di sosialisasikan.
“Padahal media masa baik online maupun offline/cetak ataukah akun resmi Dinsos kan bisa di gunakan untuk media informasi agar masyarakat tidak terjebak dalam kebingungan informasi yang simpang siur,” tegasnya. (**)
