TERNATE – Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat ditengarai menggunakan data bermasalah, sehingga banyak warga asli Kelurahan Sangaji Utara, kecamatan Ternate Utara tidak me nerima bantuan yang seharusnya mereka peroleh.
Anggota DPRD Kota Ternate daerah pemilihan (dapil) Ternate Utara, Sartini Hanafi menjelaskan bahwa, data penerima BLTS menjadi perhatian serius DPRD dan akan dikawal hingga data bermasalah ini diperbaiki.
“Nama-nama yang disebut Pak Lurah itu bukan warga Sangaji Utara. Padahal warga yang benar- benar membutuhkan bantuan itu banyak, tapi justru tidak masuk sebagai penerima BLTS,” terangnya, Minggu (18/1/2026).
Sartini berkesimpulan bahwa, ini ada permainan. Ketika mereka menyodorkan data yang tidak sesuai dengan penduduk yang ada di kelurahan Sangaji Utara, memang dinilai ada unsur kesengajaan.
“Ketika dana yang diterima, kita tidak tahu ini siapa. Karena mereka bukan warga kita. Kita tidak tahu warga ini warga tidak mampu atau warga yang harus diperhatikan, kita tidak tahu,” lanjutnya.
Jadi ini harus menjadi pembahasan yang urgen untuk dibahas. Karena kalau dibiarkan ketika ada pemba gian bantuan seperti ini, orang yang menerima ini memang orang yang kita tidak kenal, ini harus diperbaiki.
“Saya akan mendorong ini kepada pihak terkait agar menjadi perhatian khusus, dalam perbaikan data. Minimal setiap data penerima harus diverifikasi oleh kelurahan,” ungkapnya.
Data nama-nama yang dikirim pihak kelurahan ke pihak penyalur bantuan itu, pasti jadi perhatian Sartini yang wakil rakyat itu. “Nama- nama penerima bantuan itu harus saya tahu juga. Karena kita memastikan warga yang menerima bantuan benar-benar warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Penerima bantuan itu harus sesuai data yang ada. “Karena kita kenal. Kita lahir disini, tinggal di Sangaji Utara, kita tahu persih warga kita yang mampu dan tidak mampu,”katanya.
Sartini mengatakan hal itu, usai laksanakan reses masa sidang I tahun 2025-2026, di RT 03 kelurah an Sangaji Utara, baru-baru ini.
Terpisah Lurah Sangaji Utara, Sukardi, menyinggung bantuan sosial maupun persoalan data yang menemukan banyak nama penerima yang justru tercatat beralamat di luar wilayah Kelurahan Sangaji Utara.
Persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan BLTS tidak hanya terjadi di Sangaji Utara, tetapi ham pir di seluruh kelurahan. Namun Sukardi berharap, sebelum bantuan dari pemerintah pusat itu disalurkan kepada warga, seharusnya data terlebih dahulu diverifikasi di tingkat kelurahan.
“Harapan kami, sebelum BLTS ini dibagikan, datanya harus di kroscek dulu di kelurahan. Jangan sampai muncul tuduhan seolah-olah data itu berasal dari kantor lurah, padahal kami tidak pernah menyusunnya,” tegas Sukardi.
Menurut Lurah, data BLTS Kesejahteraan Rakyat sebenarnya disusun oleh Kantor Pos berdasar kan rujukan dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Kelurahan tidak menyusun data penerima. Data itu dari Kantor Pos yang bersumber dari BPS. Padahal saat pendataan BPS, kami sudah mengundang para ketua RT untuk menyampaikan data warga yang valid,” ujarnya.
Namun dalam praktiknya, ketika BLTS disalurkan, banyak nama penerima yang tidak dikenal seba gai warga Sangaji Utara. Ada alama t seperti Jalan Kebun Cengkeh yang menurutnya tak pernah ada di wilayah tersebut. “Ketika kami cek di data kependudukan, banyak nama dan alamat itu tidak ada di Sangaji Utara. Bisa jadi itu alamat dari luar Kota Ternate,” jelasnya.
BLTS Kesejahteraan Rakyat disalurkan dalam dua tahap. Sukardi berharap kedepan setiap bantuan dari pemerintah pusat, baik BLTS maupun bantuan sosial lainnya, wajib melalui proses validasi data yang melibatkan kelurahan agar benar-benar tepat sasaran. (**)
