TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyikapi masih banyak aset-aset daerah milik Pemerintah kota (Pemkot) Ternate yang belum memilili sertifikat, sehingga terhambat bantuan pemerintah pusat masuk daerah ini.
Wakil ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu mengatakan, beredar informasi di ruang publik bahwa aset-aset daerah yang belum bersertifikat.
“Memang secara detail kami juga dari DPRD belum dapat menelusuri sejauh mana berapa banyak aset daerah yang belum bersertifikat dan berapa banyak aset yang sudah bersertifikat,” katanya, di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026).
Menurut Jamian, masalah atau poin ini sangat penting karena aset daerah ini adalah suatu hal yang menjadi sumber pendapatan daerah yang butuh legalitas hukumnya harus jelas.
“Jadi kalau memang ada informasi seperti ini, mungkin kami DPRD pasti memanggil pejabat yang mengurusi masalah aset,” ujarnya. Banyak aset-aset daerah yang belum bersertifikat, lanjut Jamian, memang ini satu kendala yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” jelas dia.
Karena kota Ternate, sambungnya, ruang lingkupnya tidak terlalu luas dan tidak terlalu besar. “Untuk mendatakan aset itu sebenar nya sangat mudah, kemudian harus cepat ditanggapi, mana yang belum legalitas formal yang secara adminitrasi belum tuntas dan mana yang sudah tuntas, saya yakin tidak terlalu susah,” terangnya.
Kalau memang ada informasi masih banyak aset-aset daerah yang belum bersertifikat, Jamian mengaku, dirinya tidak bisa pungkiri ada kelalaian pemerintah dalam menangani masalah ini.
Persoalan ini merupakan salah satu hal yang perlu kita sikapi, mungkin dalam waktu dekat karena saya yakin DPRD saat ini kalau ada tanggapan masyarakat cepat respon. Kinerja DPRD saat ini sangat responsif. Setiap pemberitaan di media, langsung ditanggapi kemudian direspon,” tandasnya. (**)
