Ternate – Anggota DPRD Kota Ternate, Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Barat, Hiri dan Batang Dua, Tasman Balak, menyampaikan bahwa pemo tongan atau pemutusan rumpon tersebut langsung berdampak pada aktivitas dan pendapatan nelayan.
“Sangat disayangkan itu terjadi, pemotong an sepihak yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), karena yang saya soroti pemutusan rumpon tanpa sosialisasi,” katanya, di gedung DPRD Kota Ternate, kemarin (17/9/2026).
Tasman menyampaikan kekesalan tersebut usai menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Pulau Batang Dua dan menerima langsung keluhan masyarakat Nelayan kelurahan Rua.
Selain persoalan rumpon, masyarakat menyampaikan aspirasi sejumlah kebutuhan dasar yang masih mereka hadapi, mulai dari transportasi laut, listrik, air bersih, jaringan internet, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga kondisi ekonomi nelayan dan petani.
Tasman menyoroti pemotongan sekitar 30 hingga 40 unit rumpon milik nelayan di perairan Batang Dua, Hiri, Rua, dan Pulau Ternate. Karena rumpon yang beroperasi tersebut dinilai mengganggu jalur kapal yang lalu lalang.
Menurut dia, pihak Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pemotongan tanpa terlebih dahulu memberi kan sosialisasi kepada pemilik rumpon.
Padahal, kata Tasman, para nelayan membangun rumpon tersebut menggunakan modal pribadi. Mereka mengeluarkan biaya sekitar Rp40 juta hingga Rp50 juta untuk setiap unit, tergantung kedalaman laut.
Tasman menilai pemotongan atau pemutus an rumpon tersebut langsung berdampak pada aktivitas dan pendapatan nelayan.
“Menurut saya ini sangat blunder, disayang kan. Minimal itu sosialisasi, diberitahukan kepada pemilik karena itu pakai uang priba di, bukan bantuan dari pemerintah,” ujarnya. Tasman mendesak Pemprov Maluku Utara memberi ganti rugi kepada nelayan yang kehilangan rumpon setelah petugas melaku kan pemotongan/pemutusan di perairan Batang Dua, Hiri, Rua, dan Pulau Ternate.
Pemerintah diminta mengganti kerugian yang dialami nelayan akibat pemotongan ter sebut. “Nilai per rumpon itu kurang lebih Rp 40 juta sampai Rp 50 juta, tergantung keda laman laut. Ini uang rakyat, harus diganti. Nanti kita sampaikan juga ke Ibu Gubernur. Ini harus kita perjuangkan,” ucapnya.
Politisi partai Gerindra ini berharap pemerintah tidak hanya melaku kan penertiban, tetapi juga melibatkan nelayan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas mereka di laut.
“Kalau mau ditata, ajaklah nelayan kita, sosialisasi dengan mereka. Kemudian dibuatkan regulasi supaya nelayan kita memahami. Pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk menentukan alur pelayaran, rute pelayaran perintis, rute pelayaran nelayan, dan zona-zona yang mereka gunakan,” kilahnya.
Tasman juga menyoroti kondisi kelistrikan di Pulau Batang Dua. Ia menemukan lokasi mesin PLN saat ini terpapar panas dan uap dengan kadar garam laut yang tinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, mempercepat korosi dan menyebabkan komponen mesin mengalami kerusakan berulang.
Tasman menyebut mesin PLN baru menjalani perbaikan sekitar dua pekan lalu, tetapi kembali mengalami kerusakan. Karena itu, ia meminta PLN dan Pemerintah Kota Ternate berkoordinasi untuk memindahkan lokasi mesin ke tempat yang lebih aman.
“Tempat PLN yang ada sekarang ini di Batang Dua saya lihat karena cuaca kemarin ekstrem. Saya lihat langsung ini harus dipindahkan. Kalau tidak dipindahkan, komponen-komponen permesinan yang ada di sana pasti akan rusak karena terjadi korosi,” katanya.
Tasman menegaskan pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan layanan energi yang layak.
“Ini kebutuhan dasar. Energi ini kebutuhan dasar kita semua,” ujarnya.
Selain listrik, Tasman meminta Dinas Perhu bungan memperbaiki fasilitas transportasi laut menuju Batang Dua. Kondisi fasilitas yang tersedia saat ini belum memenuhi kelayakan sehingga pemerintah perlu segera melakukan pembenahan.
“Pihak Dinas Perhubungan juga menjadi catatan. Fasilitas ini masih buruk dan di luar kelayakan. Semua fasilitas negara harus layak digunakan oleh manusia,” kata dia.
Tasman juga mendorong pemerintah memperkuat konektivitas internet untuk mendukung kegiatan pendidikan di wilayah kepulauan. Ia meminta pemerintah menyedia kan akses internet melalui Starlink untuk mendukung proses belajar-mengajar di Batang Dua dan Tifure.
Sementara itu, pemerintah telah menjalankan revitalisasi tiga gedung sekolah dasar (SD) di Batang Dua melalui program daerah 3T. Progres pekerjaan tersebut telah mencapai sekitar 50 persen.
Tasman berharap pemerintah terus mengawal pembangunan fasilitas pendidikan agar masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.
Sektor kesehatan, Tasman turut mengawal penanganan pasien persalinan asal Pulau Batang Dua yang membutuhkan operasi caesar. Ia menyebut pasien tersebut telah mendapatkan penanganan operasi di rumah sakit.
Tasman juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk membantu menyelesaikan persoalan administrasi kepesertaan BPJS yang dialami warga.
Menurut dia, pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa menghadapi kendala administratif yang berlarut-larut.
Tasman pun menerima keluhan petani terkait kemarau panjang yang berlangsung sekitar empat hingga lima bulan. Kondisi tersebut berdampak terhadap hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. Sejumlah komoditas, seperti kelapa, pisang, dan pepaya, mengalami gagal panen.
Tasman meminta pemerintah daerah segera memberikan stimulus bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak.
Tasman menyampaikan bahwa, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk membantu warga menghadapi dampak kemarau, terutama masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian.
Pemerintah diingatkan agar setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat pesisir tidak semakin membebani nelayan. “Pemimpin kami Bapak Prabowo bilang kalau kita tidak berikan apa-apa, minimal jangan dipersulit mereka. Kita sudah tidak kasih, ini dipersulit. Itu aniaya nelayan. Kasihan, sekarang kalau itu sudah tidak ada, dia mau menangkap ikan di mana?” ujarnya.
Tasman meminta seluruh pemangku kepen tingan duduk bersama untuk menyusun kebijakan yang mengatur aktivitas nelayan dan alur pelayaran secara jelas. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan sosialisasi sebelum menerapkan aturan agar nelayan memahami ketentuan yang berlaku sekaligus memiliki ruang untuk menyampai kan kondisi di lapangan.
“Hasil reses tersebut menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan dasar masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Batang Dua, Hiri dan Nelayan Rua,” harap Tasman. (**)
