Oleh:
Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M.
Pakar Hukum Tata Negara | Advokat
#1/. Apakah Gibran tetap Berhak Mendapatkan Hak Keuangan dan Fasilitas Negara setelah Mengundurkan Diri?
Secara normatif, harus dibedakan antara hak keuangan ketika seseorang masih menjabat sebagai Wakil Presiden dengan hak administratif setelah seseorang berstatus sebagai mantan Wakil Presiden.
UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden memang memberikan hak pensiun dan fasilitas kepada mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Pasal 6 mengatur hak pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Sementara Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur sejumlah hak administratif, antara lain:
* Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Biaya rumah tangga tertentu, termasuk air, listrik, dan telepon.
* Biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden dan keluarganya.
* Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
* Kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Bahkan, Penjelasan Pasal 6 UU tersebut menyatakan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada prinsipnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Namun, saya ingin memberikan catatan kritis. Hak pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden tidak boleh dipahami sebagai hak yang otomatis lahir hanya karena surat pengunduran diri diserahkan. Harus ada kejelasan status hukum pemberhentian, mekanisme konstitusional yang ditempuh, dan penetapan yang menjadi dasar administrasi negara untuk memberikan hak tersebut.
Dalam konteks Gibran, perlu dipastikan terlebih dahulu bagaimana MPR memproses dan menetapkan pengunduran dirinya. Jangan sampai administrasi keuangan negara mendahului kepastian status konstitusionalnya.
# 2\. Apakah pengunduran diri dapat menjadi celah konstitusional untuk memutus proses pemakzulan?
Menurut saya, pertanyaan ini justru merupakan persoalan paling penting dalam kasus Gibran.
Secara konstitusional, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR.
Sementara itu, Pasal 8 UUD 1945 juga mengakui bahwa Wakil Presiden dapat berhenti dalam masa jabatannya.
Artinya, terdapat dua mekanisme yang berbeda: pengunduran diri atas kehendak sendiri dan pemberhentian melalui proses pemakzulan.
Secara hukum, pengunduran diri memang dapat mengakhiri jabatan apabila diproses sesuai mekanisme konstitusi. Namun, jangan kemudian ditafsirkan bahwa pengunduran diri otomatis menghapus seluruh persoalan hukum dan pertanggungjawaban konstitusional yang sebelumnya dipersoalkan.
Saya membedakan antara berakhirnya jabatan dan berakhirnya pertanggungjawaban. Keduanya bukan persoalan hukum yang identik.
Apabila Gibran mengundurkan diri ketika proses politik pemakzulan sedang bergulir di DPR, memang muncul persoalan apakah proses tersebut masih dapat diteruskan sampai Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Menurut saya, jika objek pemakzulan adalah pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden, maka setelah jabatan berakhir, tujuan konstitusional berupa pemberhentian menjadi kehilangan objek secara praktis.
Namun, UUD 1945 maupun UU MD3 tidak memberikan pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengenai nasib proses pemakzulan yang sedang berjalan ketika pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri.
Di sinilah terdapat ruang kekosongan pengaturan yang perlu dijawab melalui penafsiran konstitusional, bukan sekadar keputusan politik.
#3\. Apakah pemberian hak pensiun dan fasilitas negara kepada pejabat yang mundur di tengah polemik legitimasi jabatan sudah tepat secara hukum?
Dari perspektif hukum administrasi negara dan keuangan negara, pemberian hak kepada mantan pejabat negara harus didasarkan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepatutan.
Memang, UU Nomor 7 Tahun 1978 memberikan dasar hukum bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat untuk mendapatkan hak pensiun dan fasilitas administratif. Bahkan Pasal 9 menentukan bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, dan biaya tertentu dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Jadi, secara hukum positif, persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang mundur secara sukarela atau diberhentikan melalui proses politik, melainkan bagaimana status pemberhentiannya ditetapkan.
Akan tetapi, menurut saya, ada persoalan keadilan substantif yang tidak boleh diabaikan.
Kita harus membedakan antara legal entitlement dan constitutional legitimacy. Seseorang mungkin secara administratif memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak sebagai mantan Wakil Presiden, tetapi hal tersebut tidak serta-merta menyelesaikan polemik mengenai legitimasi konstitusional ketika ia masih menjabat.
Apalagi, apabila pengunduran diri terjadi di tengah proses politik yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan konstitusional jabatan.
Negara jangan sampai memberikan insentif finansial yang secara tidak langsung membuat pengunduran diri menjadi pilihan yang lebih menguntungkan daripada menghadapi pertanggungjawaban konstitusional.
Saya tidak mengatakan hak pensiun harus otomatis dicabut. Sebab, pencabutan hak juga harus mempunyai dasar hukum. Yang saya persoalkan adalah belum adanya pengaturan yang memadai mengenai hubungan antara pengunduran diri di tengah proses pemakzulan dengan konsekuensi hak administratif mantan pejabat.
# 4\. Apakah terdapat kekosongan norma dalam undang-undang kita?
Menurut saya, terdapat setidaknya dua persoalan pengaturan yang perlu dievaluasi.
Pertama, belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai keberlanjutan proses pemakzulan ketika Presiden atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum proses tersebut mencapai putusan akhir.
Kedua, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik menghubungkan pengunduran diri di tengah proses pemakzulan dengan konsekuensi pemberian hak keuangan dan fasilitas negara.
Perlu ditegaskan, ini bukan berarti UU Nomor 7 Tahun 1978 sama sekali tidak mengatur hak mantan Wakil Presiden. Hak tersebut sudah diatur. Kekosongan atau setidaknya ketidaklengkapan normanya terletak pada situasi khusus ketika pengunduran diri terjadi di tengah proses pertanggungjawaban konstitusional.
Karena itu, saya mendorong evaluasi terhadap UU Nomor 7 Tahun 1978 dan pengaturan teknis mekanisme pemakzulan agar tidak terjadi penyalahgunaan mekanisme pengunduran diri sebagai jalan keluar dari pertanggungjawaban konstitusional.
#5\. Preseden apa yang akan tercipta bagi sistem presidensial Indonesia?
Ini yang paling berbahaya apabila tidak diantisipasi melalui pembenahan hukum.
Kita berpotensi menciptakan preseden bahwa seorang pejabat yang sedang menghadapi proses pertanggungjawaban konstitusional dapat memilih untuk mengundurkan diri terlebih dahulu, menghentikan proses politik pemberhentian, kemudian memperoleh status sebagai mantan pejabat yang tetap mendapatkan hak pensiun dan fasilitas negara.
Kalau pola ini menjadi kebiasaan, mekanisme impeachment berisiko kehilangan daya konstitusionalnya sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan.
Dalam sistem presidensial, Presiden dan Wakil Presiden memang mempunyai legitimasi langsung dari rakyat. Namun, legitimasi elektoral tidak boleh ditempatkan di atas konstitusi. Kekuasaan harus tetap tunduk pada persyaratan konstitusional dan mekanisme pertanggungjawaban.
Saya melihat kasus ini sebagai momentum untuk membangun standar baru dalam sistem presidensial Indonesia: pengunduran diri boleh mengakhiri jabatan, tetapi tidak boleh menjadi instrumen untuk menghapus pertanggungjawaban konstitusional.
Negara harus memastikan bahwa tidak ada pejabat yang dapat menggunakan pengunduran diri sebagai jalan pintas untuk menghindari pemeriksaan atas persoalan konstitusional yang serius.
#Penegasan khusus mengenai kasus Gibran
Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, tepat sebelum DPR dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan dirinya. DPR kemudian membatalkan rapat paripurna tersebut. MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan menjadwalkan rapat gabungan untuk menindaklanjutinya pada 13 November 2026. MPR RI +1
Menurut saya, momentum tersebut menimbulkan pertanyaan konstitusional yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan hak pensiun.
Apakah pengunduran diri merupakan hak konstitusional yang sah? Ya.
Apakah pengunduran diri dapat mengakhiri jabatan? Ya, sepanjang diproses menurut konstitusi.
Tetapi apakah pengunduran diri otomatis menghapus persoalan mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional ketika seseorang menjabat? Tidak bisa disimpulkan demikian.
Dan apakah hak pensiun serta fasilitas negara otomatis harus diberikan tanpa melihat kejelasan status pemberhentiannya? Juga tidak.
“Dalam perspektif saya, persoalan Gibran bukan sekadar apakah seorang Wakil Presiden boleh mengundurkan diri dan tetap mendapatkan pensiun. Secara normatif, UU Nomor 7 Tahun 1978 memang memberikan hak tersebut kepada mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah jangan sampai pengunduran diri menjadi exit strategy untuk memutus proses pertanggungjawaban konstitusional. Jabatan boleh berakhir karena pengunduran diri, tetapi polemik konstitusional yang melatarbelakanginya tidak serta-merta kehilangan relevansi. Kita tidak boleh membangun preseden bahwa semakin cepat seorang pejabat mundur ketika menghadapi proses pemakzulan, semakin aman pula posisi hukum dan keuntungan administratifnya. Ini momentum untuk memperbaiki desain hukum ketatanegaraan Indonesia agar pengunduran diri tidak menjadi jalan pintas menghindari akuntabilitas kekuasaan.”
Perlu dibedakan antara surat pengunduran diri yang telah diterima MPR dan penetapan formal pemberhentian dengan segala konsekuensi hukumnya. Pasal 9 UU 7/1978 menjadi penting karena mengatur waktu dimulainya pembayaran hak mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Hak pensiun boleh diberikan berdasarkan hukum, tetapi pengunduran diri tidak boleh menjadi mekanisme impunitas konstitusional. (**)
