Ternate – Puluhan warga Pulau Moti yang menamakan diri dewan perjuangan rakyat moti (DPRM), pada Rabu (30/9/2026) pagi melakukan aksi di halaman Kantor DPRD Kota Ternate.
Kedatangan massa aksi DPRM diterima ketua Badan Kehormatan (BK) Mochtar Bian. Mereka mempersoalkan anggota DPRD Kota Ternate daerah pemilihan (dapil) Ternate Selatan yang menggelar reses di kediaman wakil ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan pada Januari 2026 lalu.
Salah satu orator, Yusri A. Boko mengatakan, hakikat reses bukan sekedar kegiatan mengumpulkan informasi atau bertemu pejabat pemerintah Kelurahan, melainkan reses merupakan bagian dari kewajiban DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
Kewajiban tersebut kata Yusri secara eksplisit dikenal dalam ketentuan mengenai kewajiban anggota DPRD Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 juga menempatkan kode etik sebagai norma yang wajib dipatuhi setiap anggota DPRD selama menjalankan tugas, menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD dalam penyerapan aspirasi konstituen di Kecamatan Moti.
Oleh karena itu, Yusri nengatakan DPRM membawa tiga tuntutan, pertama; Mendesak Wali Kota Ternate untuk mengevaluasi Lurah yang hadir dalam kegiatan reses tersebut.
Kedua; Mendesak Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara untuk mengaudit anggaran reses yang digunakan dalam kegiatan reses dan ketiga; Mendesak BK DPRD Kota Ternate untuk memberikan sanksi kepada enam anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses di kediaman AS.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Kota Ternate Mochtar Bian memberikan apresiasi kepada massa aksi DPRM yang ikut mengawasi kinerja para wakil rakyat. “BK tidak tinggal diam. Kita sudah meminta klarifikasi dari enam anggota DPRD Kota Ternate dapil Ternate Selatan dan Moti,” jelasnya.
Politisi partai kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, BK akan mengambil sikap apabila menyalahi ketentuan. “Ya, sanksi itukan mulai dari teguran lisan, tertulis hingga pemberhentian,” ujarnya.
Massa aksi sejak awal memang menyampai kan aspirasi secara tertib. Suasana sempat memanas dan terjadi saling dorong ketika AS turun dari kendaraan dan mendekati massa aksi.
Namun, petugas kepolisian yang mengawal massa aksi berhasil mengamankan situasi. “Suasana aksi memang sempat memanas, namun berhasil dilerai oleh aparat kepolisian yang mengawal kegiatan tersebut aksi tersebut,” ujar Mochtar.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, saat diminta memberikan penjelasan terkait dinamika yang terjadi saat aksi demo tersebut di gedung DPRD Kota Ternate pada Rabu (30/9/2026).
Ia mengatakan, tindakan fisik yang dilakukannya saat kejadian merupakan respons spontan ketika dirinya merasa berada dalam situasi yang dapat mengancam keselamatan. Dirinya hanya berupaya menepis dan tidak bermaksud melakukan tindakan berlebihan.
“Saya tetap harus membela diri, tapi saya cuma menepisnya. Sebagai manusia dan ba gian dari unsur pimpinan, bereaksi saat me rasa keselamatan fisik terancam merupakan hal yang lumrah dan manusiawi,” katanya.
Amin menyebut, sejak awal pihak DPRD berupaya menemui massa untuk mendengar kan sekaligus memberikan kesempatan menjelaskan terkait aspirasi yang disampai kan. Namun, lanjut dia, situasi di lokasi kemu dian berkembang sehingga dirinya memilih mengambil sikap untuk melindungi diri.
“Padahal keinginan saya mau menuju ke mereka untuk memberikan kesempatan penjelasan apa yang ditunggu. Namun, dengan cara begitu, saya berada pada posisi membela diri,” ungkapnya.
Kendati terjadi hal tersebut, Amin bilang bahwa pimpinan DPRD tetap menghormati hak masyarakat dan massa aksi dalam menyampaikan aspirasi.
Ia mengimbau seluruh pihak agar tetap menjaga etika selama menyampaikan pendapat di ruang publik. “Silakan, itu hak adik-adik untuk melakukan aksi. Namun, tolong etika harus tetap dijaga,” ucapnya.
Amin juga menyampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian yang sigap mengamankan situasi dan mengatasi permasalahan tadi sehingga kondisi di lokasi aksi dapat kembali terkendali.
“Kalau tuntutan mereka tadi sudah diterima Badan Kehormatan. Saya dan teman-teman menjadi masalah disitu. Saya kira BK juga sudah menyikapi itu, tadi ada pertemuan dengan BK, Ketua DPRD, Sekwan dan semua ada,” sebutnya.
Amin menyampaikan bahwa, nanti dengan BK karena pihaknya menyerahkan semua ke BK karena dia arahkan mereka, silahkan saja nanti BK yang menjelaskan. Kalau kita dianggap pembenaran lagi, biar aja. Nanti BK yang menjelaskan, kalau kita juga bisa nanti muncul pro-kontra atau mencari pem benaran diri, biar saja BK,” tandasnya. (**)
