TERNATE,Tbn- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyikapi tidak transparansi pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) di SD Negeri Kulaba, kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate.
Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif menjelaskan bahwa, Komisi 3 selalu mengikhtiarkan Dinas Pendidikan bahwa alokasi anggaran BOSDA itu dianggarkan lewat APBD Kota Ternate.
“Sebenarnya sudah banyak terjadi persoalan ketidaktransparansi pengelolaan BOSDA di beberapa oknum kepala sekolah makanya kami minta Disdik bahwa pengawasan harus dioptimalkan,” katanya, Rabu (2/10/2024).
Bosda itu, menurut Nurlaela, kan ada SOP Juknis mereka punya sistem yang namanya sarana prasarana dimana sesuai Rencana Kerja Sekolah (RKS) cuman ada beberapa kepala sekolah yang menganggap bahwa BOSDA itu justru tambahan penghasilan lain sehingga mereka tidak transparan.
“Kasus ini sudah terjadi beberapa kali melalui komisi 3 kami berulang kali meminta untuk laporan pertanggungjawaban itu dibuat transparansi. Kan sekarang untuk buat laporan transparansi anggaran ini paling mudah cuman mereka saja yang tidak mau,” ujarnya.
Misalnya untuk Bosda itu rata-rata besarnya tergantung jumlah siswa kurang lebih angka 8 juta per triwul an. Dari situ kemudian bisa dibuat laporan pertanggungjawaban yang bisa dipublikasikan lewat papan pengumuman sekolah.
Penggunaannya untuk apa saja, bukti buktinya dicantumkan supaya tidak ada kecurigaan dari seluruh insan di sekolah. “Ini yang kami selalu dorong sudah saatnya transparansi,” lanjutnya.
BOSDA ini tujuannya untuk mendukung penguatan proses pembelajaran. Sebenarnya kalau mau jujur, banyak kabupaten kota itu Bosda dihapuskan diubah menjadi semacam anggaran produktif di sekolah.
“Kalau di Ternate DPRD masih berikan toleransi terhadap BOSDA sebagai penunjang dan komitmen 20 persen mandatory spending terhadap alokasi anggaran pendidi kan. Tapi kalau pengelolaannya baik dinas maupun sekolah masih ditemukan maka di pembahasan anggaran 2025 saya akan menyua rakan bahwa Bosda ini dihapuskan kita geser ke anggaran yang lebih produktif, tepat guna dan tidak ada cela ketidaktransparansi,” ucapnya.
Tapi, lanjut Nella biasa disapa, ini masih ditemukan dan beberapa sekolah kondisinya juga sama. “Ini menjadi catatan saya yang sudah tiga periode ini dengan kasus ini, saya akan bersuara bahwa Bosda ini kita ganti dengan kegiatan lain nya kalau modelnya seperti ini,” sambungnya menjelaskan.
Yang jelas sudah pembentukan komisi terutama dirinya masih dipercayakan di komisi 3 pastikan problem pendidikan yang terjadi di periode pertama kedua dioptimal kan di periode ketiga sehingga meminimalisir kejadian kejadian serupa.
Nella menyampaikan bahwa, kalau semua sistem masih manual. Jadi sebenarnya bisa dibuat sistem pelaporan berbasis digital. Ternate ini katanya smart city berarti sistemnya harus smart.
“Kami akan tekankan 2025 itu pelaporannya harus berbasis digital lalu diupload yang bisa diakses semua warga sekolah. Kami sayangkan ini terjadi di lembaga pendidikan jangan karena oknum akhirnya tercoreng dari hal-hal yang bersifat kolusi,” pungkasnya. (wis)
